JAKARTA – Program bedah rumah kembali mendapat sorotan sebagai upaya nyata pemerintah dalam memperbaiki kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), negara hadir tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif warga dalam mewujudkan rumah layak huni.
Program yang menjadi salah satu prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini terus diperkuat untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Pemerintah menargetkan pembangunan dan perbaikan hingga 3 juta rumah layak huni sampai tahun 2029.
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Sari Yuliati, menyampaikan bahwa setiap tahunnya BSPS ditargetkan mampu menjangkau sekitar 400 ribu unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di seluruh Indonesia.
“BSPS ini merupakan program stimulan, bukan bantuan penuh. Pemerintah hadir untuk mendorong masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam memperbaiki rumahnya secara mandiri,” ujar Sari saat penyerahan BSPS di Lombok Timur, NTB, Minggu (3/5/2026).
Melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, setiap unit rumah mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta. Rinciannya, Rp17,5 juta dialokasikan untuk pembelian material bangunan, sementara Rp2,5 juta digunakan untuk upah tenaga kerja. Penyaluran dana dilakukan langsung kepada penyedia material dan tukang guna memastikan transparansi penggunaan anggaran.
Sari menegaskan bahwa program BSPS mengedepankan semangat gotong royong. Apabila kebutuhan renovasi melebihi nilai bantuan, masyarakat didorong untuk menambah secara swadaya.
“Tujuan akhirnya bukan hanya memperbaiki rumah, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup. Rumah layak berdampak langsung pada kesehatan keluarga, lingkungan yang lebih sehat, hingga produktivitas ekonomi,” jelasnya.
Ia juga memastikan komitmen DPR untuk terus mengawal pelaksanaan BSPS agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pada tahun 2026, alokasi BSPS di Pulau Lombok mencapai 1.400 unit rumah, dengan Lombok Timur memperoleh sekitar 350 unit.
Selain itu, Sari mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang melanjutkan program pro-rakyat dari pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, keberlanjutan program menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas pembangunan sekaligus mempercepat pencapaian target nasional.
“Jika program ini berjalan optimal dan merata, maka cita-cita menuju NTB mandiri bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan,” pungkas Legislator Dapil NTB II.
Penulis : lazir
Editor : ameri
