FWA untuk Mudik 2026: Solusi Nyata atau Sekadar Geser Macet!

- Penulis

Senin, 16 Februari 2026 - 12:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penumpang KIA siap berangkap (dok.rentak.id)

Penumpang KIA siap berangkap (dok.rentak.id)

JAKARTA — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menilai penerapan flexible working arrangement (FWA) akan membantu mengurai kepadatan angkutan Lebaran 2026. Namun, di balik optimisme tersebut, sejumlah catatan menunjukkan kebijakan ini masih menyisakan tanda tanya soal dampak riil di lapangan.

Dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (15/2/2026), Kementerian Perhubungan menyebut FWA berpotensi memecah konsentrasi pergerakan masyarakat sehingga tidak menumpuk pada periode tertentu. Pemerintah menetapkan FWA bagi aparatur sipil negara dan sebagian pekerja swasta pada 16, 17, 25, 26, serta 27 Maret 2026.

Menurut Kementerian Perhubungan, hasil Survei Angkutan Lebaran 2026 menunjukkan kebijakan tersebut cukup efektif menekan potensi puncak arus mudik pada H-5 dan H-3. Pergerakan masyarakat diperkirakan lebih menyebar ke hari-hari sebelumnya, yakni H-6 hingga H-8. Pada arus balik, kepadatan juga diklaim lebih merata karena sebagian masyarakat menunda perjalanan hingga setelah H+8.

Namun, efektivitas kebijakan ini masih bergantung pada asumsi perilaku masyarakat yang belum tentu terjadi. Pengalaman tahun sebelumnya memperlihatkan perbedaan signifikan antara angka survei dan realisasi di lapangan. Pada 2025, potensi pergerakan diperkirakan 146 juta orang, tetapi realisasinya mencapai 154 juta orang—selisih yang menunjukkan perencanaan berbasis survei belum sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata.

Untuk 2026, survei memperkirakan 143,9 juta orang akan melakukan perjalanan. Meski secara angka terlihat sedikit menurun, pemerintah tetap mengantisipasi potensi lonjakan serupa tahun lalu. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa faktor utama kepadatan bukan hanya jadwal kerja fleksibel, tetapi juga panjangnya masa libur dan pola mudik yang sulit diprediksi.

Di sisi lain, kebijakan FWA dinilai belum menjawab persoalan mendasar seperti keterbatasan kapasitas transportasi publik, manajemen lalu lintas di titik rawan, serta koordinasi lintas daerah. Tanpa perbaikan struktural pada aspek tersebut, distribusi waktu perjalanan saja dikhawatirkan hanya menggeser kepadatan, bukan menguranginya.

Pemerintah mengimbau masyarakat merencanakan perjalanan dengan matang dan memanfaatkan FWA secara bijak. Meski demikian, keberhasilan kebijakan ini pada akhirnya tidak hanya bergantung pada kedisiplinan publik, tetapi juga kesiapan infrastruktur dan ketepatan strategi pengelolaan arus mudik secara menyeluruh.

Penulis : lazir

Editor : ameri

Berita Terkait

Penataan Pulau Penyengat Kian Digenjot, Destinasi Wisata Budaya Melayu di Kepri Makin Tertata
Ikan Sapu-Sapu Sebaiknya Diolah Jadi Pupuk, Bukan Dikubur Hidup-hidup
Penangkapan Udang dengan JHUB di Merauke Diatur Ketat, Ini Penjelasan KKP
Kenaikan Harga Energi Picu Risiko Penyimpangan, FKBI Minta Pengawasan Diperketat
Proyek Rp9,56 Miliar Hampir Rampung, Madrasah di Papua Segera Lebih Layak
AHY Tinjau Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja–Solo, Dorong Pemerataan Pembangunan di DIY
Nusron Wahid Tekankan Pelayanan ATR/BPN Harus Pro Rakyat, Jangan Persulit Masyarakat di Riau
KSPI Apresiasi UU PPRT, Desak Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Lebih Transparan

Berita Terkait

Senin, 27 April 2026 - 06:46 WIB

Penataan Pulau Penyengat Kian Digenjot, Destinasi Wisata Budaya Melayu di Kepri Makin Tertata

Minggu, 26 April 2026 - 08:47 WIB

Ikan Sapu-Sapu Sebaiknya Diolah Jadi Pupuk, Bukan Dikubur Hidup-hidup

Minggu, 26 April 2026 - 08:33 WIB

Penangkapan Udang dengan JHUB di Merauke Diatur Ketat, Ini Penjelasan KKP

Sabtu, 25 April 2026 - 08:20 WIB

Kenaikan Harga Energi Picu Risiko Penyimpangan, FKBI Minta Pengawasan Diperketat

Sabtu, 25 April 2026 - 07:44 WIB

Proyek Rp9,56 Miliar Hampir Rampung, Madrasah di Papua Segera Lebih Layak

Berita Terbaru