JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Paripurna dan rangkaian rapat komisi pada hari ini dengan agenda strategis lintas sektor, mulai dari pengambilan keputusan calon pimpinan lembaga negara hingga pembahasan kebijakan pendidikan, pertahanan, dan pengawasan sektor publik.
Rapat Paripurna DPR RI menjadi agenda pembuka dengan tiga laporan penting dari komisi-komisi. Komisi VIII DPR RI menyampaikan laporan hasil pemberian pertimbangan terhadap Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dari unsur masyarakat, yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Selanjutnya, Komisi IX DPR RI melaporkan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Calon Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan dari unsur pekerja, pemberi kerja, dan tokoh masyarakat. Laporan tersebut juga diakhiri dengan pengambilan keputusan dalam forum paripurna.
Sementara itu, Komisi XI DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan Calon Anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (BS LPS) untuk sisa masa jabatan periode 2023–2028, yang turut dibawa ke tahap pengambilan keputusan.
Memasuki siang hari, Komisi X DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP/RDPU) bersama para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta. Hadir antara lain Rektor Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Paramadina, serta Universitas Pelita Harapan (UPH).
Agenda rapat Komisi X mencakup pengembangan kebijakan penelitian dan pengabdian masyarakat, pemberian beasiswa dosen non-STEM, skema penerimaan mahasiswa baru tahun 2026, serta sinkronisasi kebijakan karier jabatan fungsional dosen PTN-BH, dosen PPPK, dan dosen PTS.
Di waktu yang hampir bersamaan, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat pleno koordinasi bersama pimpinan Komisi I hingga XIII guna menghimpun masukan dalam rangka evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2026.
Komisi I DPR RI juga mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Panglima TNI, serta para Kepala Staf Angkatan, dengan agenda pembahasan hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam).
Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mengevaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 serta membahas program kerja tahun 2026.
Sementara itu, Komisi VI DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) penyusunan Naskah Akademik dan RUU Larangan Praktik Monopoli menggelar RDPU dengan sejumlah pemangku kepentingan, antara lain KADIN, APINDO, Indonesian Competition Lawyers Association (ICLA), dan HIPMI. Rapat ini bertujuan menyerap masukan terkait penyusunan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Komisi VIII DPR RI juga menggelar rapat kerja dengan Menteri Haji dan Umrah RI, membahas pelaksanaan program kerja dan anggaran tahun 2026 serta sejumlah isu aktual penyelenggaraan haji dan umrah.
Di bidang energi dan kebencanaan, Komisi XII DPR RI mengadakan RDP dengan Kepala BAPETEN terkait pengawasan limbah radioaktif, mitigasi risiko bencana fasilitas nuklir, serta progres sosialisasi tapak rencana PLTN. Komisi XII juga melanjutkan rapat dengan Kepala BIG dan Pelaksana Tugas Kepala Badan Geologi KESDM untuk membahas kebijakan satu peta, pengawasan tambang ilegal berbasis citra satelit, serta peta risiko bencana hidrometeorologi dan sistem peringatan dini.
Menutup rangkaian agenda hari ini, Komisi I DPR RI menerima kunjungan Duta Besar Mesir untuk Indonesia, H.E. Mr. Yasser Elshemy, dalam pertemuan yang digelar di Ruang Delegasi DPR RI.
Penulis : lazir
Editor : ameri
