JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengagendakan sejumlah rapat penting pada Senin, 19 Januari 2026. Sejumlah komisi dan alat kelengkapan dewan akan membahas isu strategis mulai dari pengelolaan keuangan haji, stabilitas sektor keuangan, penanganan pascabencana, hingga pembangunan smelter nasional.
Sejak pagi, rapat dijadwalkan berlangsung serentak di beberapa komisi.
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
Pada waktu yang sama, Komisi I DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Gubernur Lemhannas. Rapat membahas capaian program kerja tahun 2025 serta rencana kerja Bakamla dan Lemhannas pada 2026.
Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja dan RDP bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri PANRB, Kepala BKN, serta Kepala LAN. Agenda utama rapat ini adalah pengawasan terhadap penanganan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan daerah terdampak lainnya.
Sementara itu, Komisi XI DPR RI menggelar rapat kerja dengan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) guna membahas sinergi perekonomian nasional tahun 2026.
Komisi XII DPR RI mengadakan RDP dengan Direktur Utama PT Vale Indonesia Tbk. Rapat membahas kinerja produksi tahun 2025 serta progres pembangunan smelter.
Di sektor hukum, Komisi XIII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Hukum RI untuk membahas rencana program kerja dan anggaran 2026, implementasi KUHP dan KUHAP baru, isu kewarganegaraan WNI di luar negeri, serta eksekusi objek fidusia.
Memasuki siang hari, Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Advokat Fajar Gofar & Partners selaku kuasa hukum Charlie Chandra guna menerima pengaduan masyarakat terkait permasalahan hukum.
Komisi IX DPR RI juga menggelar rapat kerja dengan Menteri Kesehatan RI.
Selain itu, Baleg DPR RI melanjutkan penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Pada sore hari, Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Kehutanan serta RDP dengan jajaran BUMN kehutanan dan perkebunan untuk membahas alih fungsi lahan perkebunan.
Komisi XII DPR RI kembali menggelar RDP dan RDPU Panja PPN bersama Dirjen Minerba Kementerian ESDM dan sejumlah perusahaan surveyor. Rapat membahas evaluasi sistem perizinan surveyor minerba guna peningkatan PNBP, dugaan praktik ilegal, serta isu strategis lainnya.
Penulis : lazir
Editor : ameri
