DPR Dukung Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, Cegah Kasus Keracunan Anak

- Penulis

Selasa, 23 September 2025 - 14:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani saat  memberikan secara langsung Makanan Bergizi Gratis. (dok. KemenP2MI)

Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani saat memberikan secara langsung Makanan Bergizi Gratis. (dok. KemenP2MI)

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Zainul Munasichin, menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto yang berencana memanggil para pengelola dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, evaluasi menyeluruh sangat penting dilakukan untuk memastikan keamanan pangan dan mencegah terulangnya kasus keracunan pada siswa penerima program.

“Program Makan Bergizi Gratis adalah kebijakan besar yang manfaatnya langsung dirasakan oleh anak-anak dan para orang tua. Karena itu, Presiden perlu turun tangan memberikan arahan agar para pengelola dapur memahami standar penyajian dan keamanan pangan yang benar,” ujar Zainul dalam keterangan pers, Selasa (23/9/2025).

Zainul menyoroti kasus keracunan massal yang menimpa ribuan siswa penerima MBG di berbagai daerah. Berdasarkan laporan pemerintah, sedikitnya 5.000 anak mengalami keracunan akibat makanan yang tidak memenuhi standar kebersihan dan kesehatan.

“Ini bukan sekadar persoalan teknis, tapi menyangkut keselamatan anak-anak. Keracunan makanan sangat berbahaya, apalagi bagi anak usia sekolah yang masih rentan. Jangan sampai program mulia ini justru menimbulkan korban,” tegas legislator asal Jawa Barat IV tersebut.

Menurut Zainul, persoalan ini muncul karena lemahnya pengelolaan dapur di tingkat daerah. Ia meminta agar setiap dapur MBG dievaluasi secara menyeluruh, mulai dari pemahaman soal higienitas, kualitas bahan makanan, hingga proses pengolahan.

“Setiap pengelola dapur harus benar-benar paham pentingnya standar kebersihan dan keamanan pangan. Jika ada yang lalai, harus segera dibenahi dengan pengawasan ketat,” jelasnya.

Ia juga menilai pemanggilan para pengelola dapur oleh Presiden akan berdampak positif. Dengan arahan langsung dari kepala negara, para pengelola akan merasa lebih bertanggung jawab dan termotivasi untuk meningkatkan kualitas layanan.

“Kalau Presiden sendiri yang memberikan arahan, tentu pengelola akan lebih serius. Arahan itu akan menjadi pedoman bagi mereka sehingga tidak ada lagi ruang untuk kelalaian,” tambahnya.

Selain evaluasi, Zainul mendesak pemerintah memperkuat sistem pengawasan program MBG dari hulu ke hilir. Hal ini mencakup proses pengadaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah.

“Rantai pengawasan harus diperketat. Jangan sampai bahan baku yang sudah tidak segar tetap digunakan. Proses memasak pun harus mematuhi standar kesehatan. Semua ini demi memastikan anak-anak kita menerima makanan yang aman, sehat, dan bergizi,” tandas Zainul.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang bertujuan meningkatkan gizi anak Indonesia. Dengan evaluasi dan pengawasan yang ketat, diharapkan program ini dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan risiko bagi kesehatan siswa.

Penulis : lazir

Editor : ameri

Berita Terkait

Tol Getaci Mangkrak, PUKIS Desak Pemerintah Ubah Strategi agar Menarik Investor
MUI Desak Tindakan Tegas Kasus Pelecehan Seksual 16 Mahasiswa FH UI Korban Harus Dilindungi Pelaku Dibina
Ratusan Ribu Buruh Siap Kepung DPR Saat May Day 2026, Isu PHK hingga Janji Pemerintah Jadi Sorotan
Sistem Tol Nirsentuh MLFF Belum Berlaku, Ini Penjelasan Terbaru BPJT
Yandri Susanto Dorong Pemuda NTB Magang ke Jepang: Sukses di Luar Negeri, Wajib Pulang Bangun Indonesia
Musda KNPI Sultra Digelar Mei, Fokus Perkuat Kepemimpinan Daerah
Irman Gusman: Pemimpin Besar Lahir dari Krisis, Bukan Zona Nyaman
Finquest Jadi Terobosan Baru, Pembiayaan Karantina Tak Lagi Bergantung APBN

Berita Terkait

Senin, 20 April 2026 - 04:52 WIB

Tol Getaci Mangkrak, PUKIS Desak Pemerintah Ubah Strategi agar Menarik Investor

Sabtu, 18 April 2026 - 13:39 WIB

MUI Desak Tindakan Tegas Kasus Pelecehan Seksual 16 Mahasiswa FH UI Korban Harus Dilindungi Pelaku Dibina

Jumat, 17 April 2026 - 20:28 WIB

Ratusan Ribu Buruh Siap Kepung DPR Saat May Day 2026, Isu PHK hingga Janji Pemerintah Jadi Sorotan

Jumat, 17 April 2026 - 06:50 WIB

Sistem Tol Nirsentuh MLFF Belum Berlaku, Ini Penjelasan Terbaru BPJT

Kamis, 16 April 2026 - 20:25 WIB

Yandri Susanto Dorong Pemuda NTB Magang ke Jepang: Sukses di Luar Negeri, Wajib Pulang Bangun Indonesia

Berita Terbaru