JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar berbagai agenda penting pada Selasa, 11 Februari 2025.
Sejumlah komisi akan membahas isu-isu strategis, mulai dari kesehatan, pertambangan, keamanan laut, hingga permasalahan transportasi.
Pembahasan Defisit BPJS Kesehatan
Komisi IX DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Kesehatan RI, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, serta pimpinan BPJS Kesehatan.
Fokus pembahasan mencakup potensi defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan tahun 2025 serta penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024. Selain itu, rapat ini juga akan membahas tarif dan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional.
Masalah Investasi dan Pertanahan
Komisi III DPR RI menerima Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung serta Ketua Paguyuban Korban Investasi Berjuang Bersama dalam rapat dengar pendapat. Pertemuan ini bertujuan mendengar aspirasi masyarakat terkait investasi bermasalah.
Sementara itu, Komisi II DPR RI akan menggelar rapat dengan berbagai pihak terkait permasalahan pertanahan di Jakarta dan Bekasi, termasuk Gerakan Masyarakat Setia Mekar (GEMAS) dan Lembaga Anti Mafia Tanah Indonesia (LAMTI).
Keamanan Laut dan Pertambangan
Komisi I DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menko Polhukam serta Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Agenda ini membahas tindak lanjut hasil keputusan Panja Kamla (Keamanan Laut) untuk menciptakan sistem keamanan laut yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.
Di sisi lain, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan membahas revisi UU Pertambangan Mineral dan Batubara bersama Menteri ESDM, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Hukum.
Isu Transportasi dan Pendidikan
Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Pemberitaan DPR RI mengadakan diskusi bertajuk Dialektika Demokrasi dengan tema “Rem Blong Kembali Terjadi dan Telah Menelan Korban Jiwa di Tol Ciawi!
Bagaimana Langkah Tepat untuk Mengurangi Laka Akibat Rem Blong?” Acara ini menghadirkan Anggota Komisi V DPR RI Sofwan Dedy Ardyanto dan pengamat transportasi Darmaningtyas sebagai narasumber.
Sementara itu, Komisi X DPR RI akan membahas perkembangan pendidikan bahasa Inggris di Indonesia dalam rapat dengar pendapat umum dengan Cambridge University Press and Assessment.
Pembahasan Subsidi Pupuk
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penelaahan subsidi pupuk. Langkah ini bertujuan untuk memastikan subsidi pupuk berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dengan berbagai agenda penting hari ini, DPR RI terus mengawal berbagai isu strategis yang berdampak langsung pada masyarakat. ***
Penulis : lazir
Editor : ameri
