JAKARTA – Sejumlah rapat penting digelar DPR RI pada Rabu (19/11/2025) mulai pukul 10.00 WIB. Berbagai komisi dan badan membahas isu strategis, mulai dari aspirasi pedagang thrifting, evaluasi pendidikan, hingga pengawasan industri keuangan dan pertambangan.
BAM Serap Keluhan Pedagang Thrifting dan Warga Terdampak Tambang
Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) menerima dua kelompok masyarakat, yaitu pedagang thrifting dari berbagai daerah serta Aliansi Masyarakat Cigudeg–Parung Panjang–Rumpin. Pertemuan difokuskan pada penyampaian persoalan terkait penindakan pakaian thrifting serta penghentian sementara aktivitas usaha pertambangan di wilayah Cigudeg–Parung Panjang–Rumpin.
Baleg Evaluasi UU Guru dan Dosen
Badan Legislasi (Baleg) menggelar rapat kerja bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Rapat diarahkan untuk memantau dan meninjau pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Komisi V Bahas Realisasi APBN dan Program 2026
Komisi V DPR RI bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mengevaluasi realisasi APBN Tahun Anggaran 2025 hingga November serta membahas rencana program tahun 2026.
Komisi VI Tinjau Kinerja Pertamina
Komisi VI menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Agenda rapat mencakup evaluasi kinerja Semester I 2025, roadmap pengembangan dan aksi korporasi 2026, serta peninjauan berbagai produk bahan bakar minyak.
Komisi IX Soroti Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan
Komisi IX melakukan RDPU dengan jajaran Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, perwakilan pendidikan tinggi, Konsil Kesehatan Indonesia, serta 17 kolegium profesi. Pembahasan fokus pada pelaksanaan Uji Kompetensi Nasional Tenaga Kesehatan.
Komisi XI Awasi Industri Pembiayaan dan Fintech
Komisi XI menggelar rapat kerja dengan pimpinan OJK untuk menelaah perkembangan industri pembiayaan, modal ventura, lembaga keuangan mikro, serta sektor fintech.
Komisi XII Bahas Lingkungan Tambang dan Penertiban Ilegal Mining
Mulai pukul 13.00 WIB, Komisi XII mengadakan rapat dengan Ditjen Minerba, pejabat dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta berdiskusi dengan PT IWIP dan PT Weda Bay Nickel. Topik meliputi pengelolaan lingkungan tambang dan smelter, realisasi produksi kuartal III 2025, penertiban pertambangan ilegal, dan isu terkait lainnya.
Baleg Lanjutkan Pembahasan Revisi UU Pemerintahan Aceh
Pada siang hari, Baleg kembali menggelar rapat kerja bersama Menko Polhukam, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan untuk melanjutkan pembahasan RUU perubahan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Penulis : lazir
Editor : ameri
