RENTAK.ID – Beberapa bulan terakhir perubahan iklim menyebabkan krisis energi dan pangan di wilayah Asia Tenggara. Sinar matahari diikuti panas terik yang dirasakan penduduk Asia Tenggara akibat fenomena gelombang panas dan El Nino menyebabkan kelangkaan air, listrik serta kenaikan harga pangan.
“Bercermin dari pengalaman tahun 2019, kedua fenomena alam ini menyebabkan penurunan curah hujan di wilayah Asia Tenggara yang mengakibatkan kondisi tanah lebih kering dari biasanya. Apa yang terjadi tahun 2019 berulang kembali tahun ini bahkan lebih parah. Laos, Thailand dan Vietnam mencetak rekor suhu terpanas sepanjang sejarah,” kata Pengamat Ekonomi Pertanian IPB Prima Gandhi, Kamis (12/10/2023).
Penurunan curah hujan, lanjut Prima, membuat volume debit air bendungan dan waduk di Vietnam turun drastis. Akibatnya sebelas Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di wilayah Vietnam Utara dan Tengah tidak dapat memproduksi listrik secara optimal.
Padahal hampir setengah dari kebutuhan energi listrik Negeri Naga Biru dipasok dari PLTA. Pemadaman listrik bergilir pun menjadi pilihan rasional pemerintah Vietnam.
“Kebijakan pemadaman listrik yang bergulir sejak Mei 2023 telah mengganggu roda aktivitas manufaktur dan jasa di Vietnam. Menurut perkiraan World Bank, Vietnam mengalami kerugian sebesar US$ 1, 4 miliar atau Rp 21, 3 triliun,” sebut Prima Gandhi.
Berbeda cerita dengan Vietnam. Penurunan curah hujan hingga 40% dari kondisi normal membuat Pemerintah Thailand mendesak para petani menanam cukup satu musim tanam. Padahal biasanya petani padi di Thailand menanam padi dua kali setahun.
“Kebijakan pengurangan menanam padi dilakukan demi menghemat air. Pemerintah Thailand fokus menjaga ketersediaan air untuk konsumsi penduduk dan budidaya tanaman tahunan. Padi sendiri merupakan tanaman musiman. Desakan pemerintah Thailand kepada petani untuk menanam padi satu kali musim tanam akan mengurangi produksi beras secara agregat di 2023,” bebernya.
Berdasarkan data Bank Dunia, harga beras di Thailand pada Juni 2023 mencapai USD 514 per ton. Harga tersebut lebih mahal 0, 8% dibanding bulan Mei dan meningkat 15,8% dibanding tahun lalu. Tidak berbeda jauh dengan Thailand harga beras di Vietnam mencapai US$ 508, 24 per ton pada Juni 2023. Secara teoretis kenaikan harga beras di Vietnam dan Thailand terjadi karena permintaannya relatif tetap namun stoknya turun.
Himbauan menurunkan produktivitas padi kepada petani oleh negara produsen beras di Asia Tenggara merupakan hal yang baru. Walakin, penurunan produktivitas padi akibat El Nino sudah diprediksi oleh sekelompok peneliti Beijing University. Prediksi ini tertera dalam artikel ilmiah yang dirilis Februari 2023 berjudul Forecasting global crop yields based on El Nino Southern Oscillation early signals.
“Kondisi usahatani Padi Thailand dan Vietnam menjadi masalah bagi pemerintah Indonesia. Mengingat Thailand dan Vietnam merupakan negara Asia Tenggara pemasok beras impor andalan Pemerintah Indonesia yang digunakan sebagai stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP),” ucap Prima Gandhi.
Diversifikasi Pangan Lokal
Belajar dari kegagalan pencapaian kesepakatan pertemuan G20 di India seperti yang dijelaskan pada awal tulisan ini. Serta kecilnya harapan pemenuhan beras CPP Indonesia dari Thailand, Vietnam dan India (Kompas, 21/7/2023) akibat proteksionisme. Hemat penulis praktik pengarusutamaan diversifikasi pangan lokal non beras harus digelorakan kembali. Hal ini penting untuk menghadapi krisis pangan pokok akibat perubahan iklim dalam jangka panjang.
“Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan telah mengamanatkan praktik diversifikasi pangan dalam rangka mengurangi ketergantungan konsumsi beras dan terigu. Namun sayang sepertinya tiga peraturan ini belum mampu memperkuat laju diversifikasi karena tidak berhasil meningkatkan konsumsi pangan lokal non beras dalam negeri,” urai Prima Gandhi.
Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS dan Neraca Bahan Makanan (NBM) Badan Pangan Nasional konsumsi jagung, ubi kayu, ubi jalar, talas dan gaplek nasional tahun 2022 mengalamai penurunan dari tahun sebelumnya. Tercatat konsumsi jagung tahun 2021 adalah 1,54 kg/kapita/tahun dan 2022 sebesar 1,37 kg/kapita/tahun. Konsumsi ubi kayu pada 2021 sebesar 6,183 kg/kapita/tahun turun menjadi 5,525 kg/kapita/tahun di 2022. Konsumsi gaplek 2021 sejumlah 0,132 kg/kapita/tahun menjadi 0,105 kg/kapita/tahun di 2022. Konsumsi talas tahun 2021 sebesar 0,707 kg/kapita/tahun menjadi 0,809 kg/kapita/tahun pada 2022. Dan terakhir ubi jalar dari 3,699 kg/kapita/tahun menjadi 3,4 kg kg/kapita/tahun di 2022.
“Terlepas dari data statistik diatas, tanaman pangan lokal non beras memiliki peran penting sebagai sumber pangan serta gizi masyarakat di desa dan kota saat terjadi penurunan curah hujan. Alasanya karena tanaman pangan lokal non beras mayoritas sebagian besar merupakan tanaman palawija. Tanaman palawija tidak membutuhkan air sebanyak padi dan bermusim pendek. Tanaman palawija memiliki resiliensi terhadap perubahan iklim lebih baik dibanding padi,” bebernya.
Terkait pemenuhan gizi, banyak penelitian tentang manfaat tanaman palawija sebagai sumber protein bagi anak dan balita. Bahkan ubi jepang atau ubi ungu digunakan industri pangan sebagai bahan baku utama produk makanan pendamping ASI. Kandungan antisoanin beserta antioksidan ubi ungu bermanfaat meyehatkan saluran pencernaan.
Edukasi, kata Prima Gandhi, peningkatan produksi dan konsumsi tanaman palawija serta produk olahannya membutuhkan gerakan massal skala nasional yang dilakukan pada berbagai tingkatan dan kesempatan. Sejak dini anak balita Indonesia wajib kenalkan dengan tanaman palawija oleh keluarganya. Demikian pula ketika anak berada di PAUD, TK, SD sampai SMA. Pemerintah harus mengandeng institusi pendidikan formal dan informal untuk menyukseskan gerakan praktik pengarusutamaan diversifikasi pangan lokal non beras.
“Upaya Kementerian Pertanian memitigasi dampak El Nino seperti mempercepat penanaman padi di daerah yang memiliki sumber air memadai, penggunaan varietas padi yang toleran kekeringan, penyiapan pompa air bagi petani, perbaikan drainase sawah, dan mengalokasikan asuransi usaha tani padi harus kita dukung bersama. Ini penting untuk meminimalisasi dampak negatif sosial ekonomi dalam jangka pendek menjelang tahun politik 2024,” tutup Prima Gandhi.
