Nasional | Rabu, 14 Oktober 2026 - 10:19 WIB
Petani di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, mendapat dukungan tambahan untuk memenuhi kebutuhan air lahan pertanian, terutama saat musim kemarau.
Nasional | Minggu, 11 Oktober 2026 - 14:41 WIB
Menurut Burhanuddin, komunikasi dan pertukaran informasi yang tepercaya menjadi modal penting untuk membuka kerja sama ekonomi yang lebih luas. Hubungan bisnis antarnegara, kata dia, juga perlu dibangun di atas kepercayaan, persaudaraan, dan kepentingan bersama.
Nasional | Kamis, 24 September 2026 - 10:08 WIB
Menurut Slamet, keberadaan lembaga yang secara khusus menangani persoalan gambut penting untuk mencegah kebakaran lahan, terutama saat kondisi cuaca kering.
Nasional | Rabu, 9 September 2026 - 08:43 WIB
Hingga 7 September 2026, Kementerian PU tercatat telah menangani 2.200 lokasi terdampak kekeringan di berbagai daerah. Dari penanganan tersebut, sebanyak 53.052 hektare lahan sawah berhasil diselamatkan, sementara distribusi air bersih telah mencapai 14,1 juta liter dan menjangkau 857.725 jiwa.
Nasional | Senin, 27 Juli 2026 - 07:17 WIB
JAKARTA – Ancaman kekeringan akibat musim kemarau mulai dirasakan di sejumlah daerah. Untuk memastikan produksi pangan tetap terjaga, Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan 56 ribu…
Nasional | Kamis, 2 April 2026 - 04:36 WIB
Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional terus dipercepat pemerintah melalui perlindungan lahan pertanian dari ancaman alih fungsi. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan langkah konkret guna memastikan target swasembada pangan dapat tercapai sesuai arah kebijakan nasional.
Nasional | Minggu, 15 Februari 2026 - 09:52 WIB
“Fungsi utama bendungan adalah menyediakan air bagi pertanian. Dengan penguatan jaringan irigasi kewenangan pusat serta pembangunan jaringan baru, produktivitas pertanian diyakini dapat meningkat signifikan. Bahkan pada beberapa wilayah, peningkatan hasil panen diperkirakan dapat mencapai hingga dua kali lipat,” kaya Dody.
Nasional | Rabu, 14 Januari 2026 - 17:11 WIB
“Kebijakan ini diputuskan 19 Desember 2025 dan langsung berlaku 1 Januari 2026. Cepat dan kilat. Tentu maksudnya baik. Tetapi kalau kebijakan dibuat tanpa berbasis data, fakta, dan riset ilmiah, justru berpotensi menimbulkan masalah,” ujar Khudori dalam keterangannya, Rabu (14/1/2026).
Ekonomi | Kamis, 18 September 2025 - 15:33 WIB
“Kita tidak mau dana Rp200 triliun ini berhenti di perbankan atau dipakai beli SBN. Harus ada dorongan supaya uang ini benar-benar masuk ke sektor produktif, menciptakan lapangan kerja, memperkuat pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Firnando, Kamis (18/9/2025).
Ragam | Sabtu, 1 Februari 2025 - 06:18 WIB
“Jika petani memiliki akses terhadap permodalan yang memadai, maka mereka bisa lebih leluasa meningkatkan produksi. Dampaknya, produksi komoditas pertanian, termasuk beras, akan meningkat,” tambahnya.