JAKARTA — Kebijakan pemerintah yang menetapkan impor bungkil kedelai (soybean meal/SBM) hanya melalui BUMN PT Berdikari mulai 1 Januari 2026 dinilai berpotensi menimbulkan gejolak serius di industri perunggasan nasional. Para pelaku usaha ayam petelur dan pedaging kini menghadapi ketidakpastian pasokan serta ancaman kenaikan harga pakan.
Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menilai kebijakan tersebut terlalu cepat diambil tanpa persiapan matang.
“Kebijakan ini diputuskan 19 Desember 2025 dan langsung berlaku 1 Januari 2026. Cepat dan kilat. Tentu maksudnya baik. Tetapi kalau kebijakan dibuat tanpa berbasis data, fakta, dan riset ilmiah, justru berpotensi menimbulkan masalah,” ujar Khudori dalam keterangannya, Rabu (14/1/2026).
Ia menjelaskan, tujuan pemerintah memastikan pasokan dan stabilitas harga justru bisa berbalik menjadi ketidakpastian.
“Maksudnya memastikan pasokan, yang terjadi pasokan berpeluang tidak terjamin. Harapannya harga stabil, ternyata harga berpotensi makin tidak pasti. Ada peluang terjadi pukulan balik,” tegasnya.
Kebijakan ini sontak mengejutkan pelaku industri perunggasan. Pasalnya, selama ini impor bungkil kedelai dilakukan oleh swasta. Tanpa masa transisi dan uji coba, pemerintah langsung menunjuk PT Berdikari sebagai satu-satunya importir.
Masalah muncul karena BUMN pangan tersebut dinilai belum siap secara operasional. Selain tidak terbiasa mengimpor SBM, PT Berdikari juga belum memiliki infrastruktur pendukung seperti gudang, armada trucking, dan jaringan distribusi yang memadai.
Indikasi ketidaksiapan itu terlihat pada periode 25 Desember 2025 hingga 9 Januari 2026, ketika pasokan bungkil kedelai di pasar langka dan harganya melonjak hingga Rp1.000 per kilogram.
“Dalam dua minggu itu SBM sulit didapat dan harganya naik signifikan,” ungkap salah satu petinggi peternak layer yang biasa memproduksi pakan sendiri.
Padahal, bungkil kedelai merupakan bahan baku strategis dalam industri pakan ternak. Dalam formulasi pakan, SBM menyumbang sekitar 21 persen, sementara jagung 42,5 persen, dan sisanya bahan baku lain. Bungkil kedelai menjadi sumber protein nabati utama yang menyediakan asam amino esensial bagi unggas.
Jika jagung berasal dari produksi dalam negeri, bungkil kedelai sepenuhnya masih bergantung pada impor. Dari total 32,75 persen bahan baku pakan asal impor, porsi kedelai menjadi yang terbesar. Sementara dari 67,25 persen bahan baku domestik, jagung menjadi penyumbang utama.
Dengan biaya pakan mencapai sekitar 70 persen dari total biaya produksi ternak, fluktuasi harga bahan baku menjadi isu yang sangat sensitif. Kenaikan harga bungkil kedelai akan langsung berdampak pada harga pakan, ongkos produksi, hingga harga telur dan daging ayam di tingkat konsumen.
Saat ini kebutuhan bungkil kedelai nasional mencapai sekitar 5 juta ton per tahun. Dengan harga rata-rata Rp7.100–7.200 per kilogram, nilai impornya mencapai lebih dari Rp35 triliun.
“Ini nilai yang amat besar. Pertanyaannya, apakah PT Berdikari memiliki kapasitas finansial untuk mengeksekusi penugasan sebesar ini?” kata Khudori.
Ia mengingatkan, jika pasokan bungkil kedelai terganggu, industri perunggasan akan masuk dalam lorong ketidakpastian baru. Efek dominonya panjang, mulai dari gangguan produksi pakan, kenaikan harga pakan, hingga naiknya harga telur dan daging ayam.
Bahkan jika pasokan berjalan lancar, bukan berarti persoalan selesai. Saat ini PT Berdikari belum mampu menyalurkan langsung bungkil kedelai ke peternak dan pabrik pakan. Distribusi dari pelabuhan masih dilakukan oleh importir lama, sehingga muncul tambahan satu mata rantai distribusi.
“Tambahan satu titik dalam rantai pasok ini identik dengan membesarnya margin distribusi dan pemasaran. Dalam ilmu ekonomi, ini disebut rente ekonomi,” jelas Khudori.
Padahal tujuan kebijakan ini disebut-sebut untuk menstabilkan harga pakan, melindungi peternak kecil, mencegah monopoli swasta, serta menjaga daya beli masyarakat.
“Tujuannya heroik. Tapi apakah akan tercapai? Waktu yang akan menjawabnya,” ujarnya.
Jika margin distribusi meningkat, harga pakan akan naik. Ujungnya, harga telur dan daging ayam ikut naik, dan konsumen yang harus menanggung beban.
Dampaknya juga berpotensi dirasakan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jika harga bahan pangan naik, dapur umum dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ikut terdampak.
Khudori juga mengingatkan agar pemerintah belajar dari pengalaman masa lalu. Program penugasan kuota grand parent stock (GPS) kepada BUMN pernah dilakukan untuk menjamin pasokan DOC bagi peternak rakyat. Namun implementasinya dinilai tidak transparan.
“Yang terjadi kemudian tidak jelas DOC itu lari ke mana. Semoga kejadian ini tidak terulang,” katanya.
Industri perunggasan sendiri merupakan tulang punggung penyedia protein terjangkau bagi masyarakat. Tingkat partisipasi konsumsi telur mencapai 92,77 persen dan daging ayam 66,1 persen, tertinggi di antara produk unggas. Subsektor peternakan menyerap 12–14 persen tenaga kerja sektor pertanian, dengan kapitalisasi industri mencapai lebih dari Rp500 triliun.
“Data-data ini menunjukkan industri perunggasan adalah pilar ekonomi penting. Bukan hanya menopang ekonomi nasional, tapi juga menjadi gantungan hidup jutaan warga. Seharusnya negara membuat kebijakan yang memperkuat efisiensi dan daya saing, bukan membuka rente ekonomi yang justru melemahkan industri,” pungkas Khudori.
Penulis : lazir
Editor : ameri
