JAKARTA – Sejumlah alat kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI menggelar rangkaian rapat penting pada Kamis, 9 Juli 2026.
Berbagai isu strategis menjadi pembahasan, mulai dari evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol, penyusunan RUU Satu Data Indonesia, hingga pembahasan RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).
Agenda parlemen dimulai pukul 10.00 WIB dengan Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) SPM Jalan Tol bersama Direktur Jenderal Bina Marga, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), serta menghadirkan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dari seluruh Indonesia.
Rapat ini difokuskan untuk mengevaluasi dan membahas peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada jalan tol di Indonesia.
Pada waktu yang sama, Komisi XI DPR RI mengadakan rapat kerja bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas. Agenda utama rapat adalah mengevaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 2026 selama semester pertama.
Masih pada pukul 10.00 WIB, Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Peduli Bangsa (GRPB). Pertemuan ini membahas aspirasi masyarakat terkait konflik agraria di Desa Pelak, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang melibatkan korporasi.
Memasuki pukul 13.00 WIB, BAM DPR RI kembali mengadakan RDPU bersama Ketua Forum Warga Tolak Zona Merah Jambi. Dalam forum tersebut, DPR akan mendengarkan aspirasi masyarakat mengenai kepastian hukum hak kepemilikan tanah yang terdampak pemblokiran sertifikat hak milik di Kota Jambi.
Di waktu yang sama, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Keuangan, serta Kementerian PPN/Bappenas. Rapat ini menjadi bagian dari proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia.
Sementara itu, Komisi XI DPR RI melanjutkan pembahasan RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) melalui rapat Panja dengan agenda penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari fraksi-fraksi kepada pemerintah.
Masih pada pukul 13.00 WIB, Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI menggelar diskusi publik Dialektika Demokrasi bertema “Peran DPR dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional”.
Diskusi tersebut menghadirkan Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad dari Fraksi Gerindra serta pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansah sebagai narasumber. Acara dipandu oleh anggota KWP, Friederich Batari.
Pada pukul 14.00 WIB, Komisi XI kembali menggelar RDPU Panja RUU PFII dengan melibatkan berbagai asosiasi dan pelaku industri jasa keuangan. Di antaranya Himbara, Perbarindo, Perbanas, Asbisindo, AFPI, Ikatan Notaris Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia, Persatuan Aktuaris Indonesia, MAPPI, IKPI, CFA Indonesia, hingga Asosiasi Dana Pensiun Indonesia.
Forum tersebut bertujuan menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia.
Rangkaian agenda DPR ditutup pada pukul 16.00 WIB saat Baleg DPR RI menggelar rapat kerja dan RDPU bersama Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menghadirkan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI).
Pertemuan ini difokuskan untuk menghimpun berbagai masukan dalam penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia yang diharapkan mampu memperkuat tata kelola data nasional secara terintegrasi, akurat, dan aman.
Penulis : lazir
Editor : ameri
