JAKARTA – Ketidakpastian ekonomi global yang dipicu memanasnya konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran mulai dirasakan sejumlah sektor industri di Indonesia. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran akan terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama pada perusahaan yang bergantung pada pasar ekspor dan bahan baku impor.
Merespons situasi tersebut, pemerintah bersama serikat pekerja bergerak cepat melakukan langkah mitigasi guna mencegah memburuknya kondisi ketenagakerjaan nasional.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh yang juga menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengatakan dirinya mendapat amanat langsung dari Presiden untuk memetakan dan mengantisipasi potensi masalah yang dapat memicu PHK massal.
“Kunjungan yang saya lakukan sebagai Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, sekaligus sebagai Presiden KSPI dan Partai Buruh, bertujuan memastikan apakah ada potensi PHK yang dipicu oleh kenaikan kurs rupiah dan perang Iran, Amerika, dan Israel yang tak kunjung selesai,” ujar Said Iqbal, Minggu (21/6/2026)
Menurutnya, tugas yang diemban bukan mengambil keputusan eksekusi, melainkan melakukan analisis, menyampaikan rekomendasi, serta menghubungkan berbagai pihak agar solusi dapat segera ditemukan.
“Amanat Presiden kepada saya adalah memitigasi persoalan yang mungkin timbul di perusahaan. Karena itu, saya bergerak cepat turun ke lapangan,” katanya.
Ia menjelaskan, langkah mitigasi dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Ketenagakerjaan serta pemerintah daerah di sejumlah wilayah yang terindikasi mengalami tekanan ekonomi akibat situasi global.
“Mitigasi yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Saya tidak bisa mengambil eksekusi, tetapi melakukan analisis dan memberikan saran,” tegasnya.
Said Iqbal juga mengapresiasi dukungan dari Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos), yang dinilainya aktif mendampingi proses pemantauan di lapangan.
“Saya turun ke lapangan karena saya Presiden KSPI dan tidak mungkin menganalisis persoalan tanpa melihat kondisi sebenarnya. Dirjen PHI menurunkan jajarannya dan turun tangan langsung. Begitu juga Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Selain menggandeng pemerintah dan serikat pekerja, pihaknya juga akan membangun komunikasi dengan kalangan pengusaha melalui APINDO dan Kadin untuk mencari solusi bersama.
Dari hasil kunjungan ke Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jakarta, Said Iqbal menemukan indikasi nyata bahwa konflik global telah memengaruhi aktivitas industri dalam negeri.
“Hasil temuan tersebut memang benar. Akibat perang Iran melawan Amerika dan Israel yang menimbulkan ketidakpastian ekonomi dunia, sangat mempengaruhi perusahaan yang berorientasi ekspor dan perusahaan yang bahan bakunya berasal dari impor. Permintaan barang dari luar negeri menurun sehingga produksi perusahaan ikut menurun,” jelasnya.
Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah PT Pakerin di Mojokerto, Jawa Timur. Saat meninjau langsung lokasi perusahaan yang telah menghentikan operasionalnya, Said Iqbal menemukan potensi ancaman PHK terhadap sekitar 2.500 pekerja.
“Kami datang ke pabrik yang sudah berhenti beroperasi dan bertemu langsung dengan para buruh. Ditemukan ada potensi ancaman PHK terhadap 2.500 pekerja,” katanya.
Permasalahan utama, lanjutnya, berkaitan dengan dana modal kerja perusahaan yang tersimpan di bank yang telah dilikuidasi.
“Dana PT Pakerin sekitar Rp800 miliar hingga Rp1 triliun berada di bawah pengawasan OJK. Akibatnya produksi tidak berjalan karena LPS belum mengeluarkan dana tersebut,” ujarnya.
Tak hanya pekerja yang terdampak, aktivitas ekonomi masyarakat sekitar juga ikut lesu.
“Saya mendatangi pasar di dekat PT Pakerin dan banyak kios yang tutup. Ini membuktikan bahwa ketika perusahaan berhenti beroperasi, bukan hanya buruh yang terdampak, tetapi juga perekonomian masyarakat sekitar,” ungkapnya.
Sebagai langkah mitigasi, pemerintah dan serikat pekerja memastikan hak-hak buruh tetap terlindungi apabila PHK tidak dapat dihindari.
“Pertama, memastikan seluruh hak buruh dan upah berjalan dibayarkan melalui rekening penampungan khusus. Kedua, saya melaporkan persoalan ini kepada Presiden serta meminta DPR memanggil LPS untuk menyelamatkan hak-hak pekerja,” katanya.
Di Jawa Barat, perhatian tertuju pada PT Fengtai di Kabupaten Bandung. Berdasarkan informasi awal, sekitar 4.000 pekerja saat ini dirumahkan dan berpotensi terdampak lebih jauh jika persoalan perusahaan tidak segera diselesaikan.
“Informasi awal yang kami terima dari serikat buruh dan rekan-rekan wartawan menyebutkan ada sekitar 4.000 pekerja yang berpotensi terkena dampak. Mereka saat ini dirumahkan, belum di-PHK,” ujar Said Iqbal.
Ia menyebut dua faktor utama yang menjadi penyebab kondisi tersebut, yakni berakhirnya pesanan sepatu Nike dan keterlambatan pasokan bahan baku akibat gangguan rantai pasok global.
“Pertama, order sepatu Nike di PT Fengtai telah selesai dan belum ada kepastian order berikutnya. Kedua, terdapat keterlambatan pasokan bahan baku akibat situasi perang yang membuat distribusi dialihkan ke pemasok lain,” jelasnya.
Untuk menghindari PHK, pemerintah bersama serikat pekerja akan mendorong perusahaan mendapatkan tambahan pesanan, memanfaatkan mekanisme code of conduct perusahaan multinasional, hingga mengusulkan relaksasi pajak kepada pemerintah.
“Empat ribu karyawan tidak boleh kehilangan hak-haknya. Upah harus tetap dibayar penuh karena ada informasi bahwa pekerja yang dirumahkan hanya dibayar 50 persen,” tegas Said Iqbal.
Selain sektor manufaktur, ancaman juga mulai dirasakan industri komponen otomotif di Pasuruan dan Mojokerto. Berdasarkan informasi yang diterima, sejumlah prinsipal asal Jepang mempertimbangkan relokasi investasi ke negara lain, termasuk Vietnam yang saat ini agresif mengembangkan industri kendaraan listrik.
“Informasi awal menunjukkan situasi perang yang berkepanjangan membuat prinsipal dari Jepang berencana memindahkan investasinya ke negara lain dan lebih berfokus pada pengembangan mobil listrik di Vietnam,” katanya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, serikat pekerja akan membuka dialog dengan perusahaan sekaligus mendorong pemerintah memperkuat kebijakan pengembangan industri kendaraan listrik nasional.
Said Iqbal menegaskan pendekatan yang dilakukan saat ini adalah mendeteksi masalah sejak dini dan mendatangi langsung perusahaan yang berpotensi mengalami krisis, bukan menunggu PHK terjadi.
“Saya mengajak strateginya bukan menunggu, tetapi datang. Pemerintah bersama serikat buruh, terutama KSPI, sudah melakukan mitigasi awal untuk memastikan tidak adanya PHK,” ujarnya.
Ia mencontohkan penyelesaian persoalan di PT Amos, perusahaan garmen asal Korea Selatan di Cilincing, Jakarta Utara. Setelah pemerintah dan serikat pekerja turun langsung, kepesertaan BPJS pekerja yang sempat dihentikan kembali diaktifkan dan proses penyelesaian pesangon mulai menemukan titik terang.
“Mitigasi seperti ini memudahkan kerja-kerja penyelamatan industri sekaligus memastikan pekerja tetap bekerja dan hak-haknya tetap terlindungi,” pungkasnya.
Penulis : lazir
Editor : ameri
