Topik PT PAKERIN

Said Iqbal (foto. lazir)

Nasional

Said Iqbal: Pemerintah Perkuat Mitigasi PHK, Usulkan Pajak JHT Jadi 0 Persen

Nasional | Minggu, 28 Juni 2026 - 16:24 WIB

Minggu, 28 Juni 2026 - 16:24 WIB

“Ancaman PHK memang masih ada di depan mata. Tetapi pemerintah bersama serikat buruh tidak tinggal diam. Kami memilih turun langsung ke lapangan untuk melakukan mitigasi agar PHK dapat dicegah. Kalau pun PHK tidak bisa dihindari, maka hak-hak pekerja harus dipastikan dibayar sesuai ketentuan,” tegas Said Iqbal, Minggu (28/6/2026)

Said Iqbal (foto. lazir)

Nasional

Said Iqbal Ungkap Ancaman PHK Massal Akibat Perang Iran-Israel-AS, Ribuan Pekerja Terancam

Nasional | Minggu, 21 Juni 2026 - 16:30 WIB

Minggu, 21 Juni 2026 - 16:30 WIB

“Kunjungan yang saya lakukan sebagai Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, sekaligus sebagai Presiden KSPI dan Partai Buruh, bertujuan memastikan apakah ada potensi PHK yang dipicu oleh kenaikan kurs rupiah dan perang Iran, Amerika, dan Israel yang tak kunjung selesai,” ujar Said Iqbal, Minggu (21/6/2026)

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal. (dok. rentak.id)

Ekonomi

Buruh Dirumahkan Jelang Lebaran: KSPI Sebut Modus Hindari THR

Ekonomi | Selasa, 24 Februari 2026 - 13:51 WIB

Selasa, 24 Februari 2026 - 13:51 WIB

“Kami melihat ini bukan sekadar kebijakan perusahaan, tetapi pola. Buruh tidak di-PHK, tetapi dirumahkan tanpa gaji menjelang Lebaran dan tanpa THR. Itu jelas merugikan pekerja,” kata Said Iqbal, Selasa (24/2/2926).

Ratusan buruh PT. PAKERIN Mojokerto, Jawa Timur, menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Kantor Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (dok.ist)

Nasional

Ratusan Buruh PAKERIN Kepung Kemenkumham dan LPS, Desak Negara Selamatkan Ribuan Pekerja dari PHK Massal

Nasional | Rabu, 14 Januari 2026 - 20:16 WIB

Rabu, 14 Januari 2026 - 20:16 WIB

“PT PAKERIN bukan perusahaan bangkrut. Perusahaan ini punya dana, punya pasar, dan punya tenaga kerja. Yang membuat perusahaan lumpuh adalah kebijakan negara sendiri yang saling mengunci,” kata Jazuli dalam keterangannya, Rabu (14/1/2026).