JAKARTA – Upaya menata ulang kebijakan pajak kendaraan bermotor kembali menjadi sorotan, seiring dorongan untuk menciptakan sistem yang lebih adil sekaligus ramah lingkungan. Melalui penguatan diferensiasi tarif dan pemberian insentif bagi kendaraan listrik, pemerintah dinilai memiliki peluang besar mendorong transformasi transportasi publik menuju arah yang lebih berkelanjutan.
Penataan sistem pajak kendaraan di negara kepulauan seperti Indonesia memang bukan perkara mudah. Selain harus mengejar target pendapatan daerah, kebijakan ini juga dituntut mendukung misi besar menghadirkan udara bersih melalui penggunaan kendaraan listrik. Hadirnya Permendagri Nomor 11 Tahun 2026 tentang dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, dan pajak alat berat dinilai membuka ruang baru untuk menciptakan skema pajak yang lebih adaptif.
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menilai kebijakan ini bisa menjadi titik balik reformasi pajak kendaraan di Indonesia.
“Melalui diferensiasi tarif yang adil dan insentif yang kuat bagi kendaraan listrik, pemerintah dapat mengubah beban pajak menjadi investasi pembangunan yang berdampak langsung pada transportasi publik dan lingkungan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penerapan pajak kendaraan tidak bisa dilakukan secara seragam di seluruh wilayah. Kondisi geografis Indonesia yang beragam menuntut adanya fleksibilitas kebijakan di tingkat daerah.
“Pemerintah daerah perlu diberi ruang untuk menyesuaikan insentif pajak sesuai karakteristik wilayahnya, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” katanya, Rabu (22/4/2026)
Djoko menekankan, ada sejumlah poin penting yang perlu diperhatikan agar kebijakan ini berjalan optimal. Salah satunya adalah penerapan diferensiasi pajak berbasis geografis.
Menurutnya, wilayah dengan biaya logistik tinggi seperti daerah 3TP (terdepan, terluar, tertinggal, dan perbatasan) seharusnya mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan kota besar.
“Pajak kendaraan sebaiknya mempertimbangkan Indeks Kemahalan Wilayah. Jangan sampai masyarakat di daerah kepulauan atau wilayah terpencil justru terbebani lebih besar,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mendorong penerapan skema pajak berbasis emisi. Pajak kendaraan, kata dia, tidak lagi cukup dihitung dari kapasitas mesin semata, tetapi harus mempertimbangkan dampak lingkungan.
“Insentif untuk kendaraan listrik harus jauh lebih besar, misalnya dengan diskon pajak tahunan hingga 70–90 persen untuk transportasi umum listrik. Sebaliknya, kendaraan tua dan beremisi tinggi perlu dikenakan pajak lebih tinggi,” jelasnya.
Dorongan lain yang tak kalah penting adalah dukungan terhadap transportasi umum berbasis listrik. Djoko menyarankan agar kendaraan umum listrik mendapatkan perlakuan khusus, termasuk kemungkinan pembebasan pajak.
“Pajak kendaraan umum listrik bisa dibuat nol persen atau hanya dikenakan biaya administrasi. Bahkan, bea balik nama untuk pengadaan unit baru sebaiknya dihapus agar investasi lebih ringan,” ujarnya.
Ia menambahkan, penggunaan dana pajak juga harus lebih transparan dan berdampak langsung bagi masyarakat. Salah satunya melalui skema earmarking atau pengalokasian khusus.
“Hasil pajak dari kendaraan berbahan bakar fosil sebaiknya digunakan untuk membangun infrastruktur kendaraan listrik seperti SPKLU dan mendukung operasional angkutan umum listrik,” katanya.
Djoko menegaskan, kunci utama dari kebijakan ini adalah keseimbangan antara kepentingan fiskal dan keberlanjutan lingkungan.
“Sudah saatnya sistem perpajakan kita bekerja lebih progresif, tidak hanya mengejar pendapatan, tetapi juga mendorong perubahan menuju transportasi yang lebih hijau dari Sabang sampai Merauke,” pungkasnya.
Penulis : lazir
Editor : ameri
