JAKARTA – Kekhawatiran terhadap dampak konflik geopolitik global tidak mengganggu persiapan ibadah haji tahun 2026. DPR menegaskan bahwa penyelenggaraan haji bagi jamaah Indonesia tetap berjalan aman dan sesuai jadwal, berkat kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko, terutama di kawasan Timur Tengah.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Aprozi Alam, menyatakan bahwa Indonesia memiliki rekam jejak panjang dalam memastikan kelancaran ibadah haji meskipun dihadapkan pada dinamika internasional yang kompleks.
“Haji tetap berjalan meskipun konflik terjadi. Ini bukan hal baru, karena pelaksanaan ibadah haji sudah memiliki sistem pengamanan dan komitmen internasional untuk melindungi jamaah,” kata Aprozi dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Ia menegaskan bahwa jadwal keberangkatan jamaah haji Indonesia yang dimulai pada 22 April 2026 tidak mengalami perubahan. Hingga saat ini, tidak ditemukan kendala berarti, baik dari sisi transportasi udara maupun koordinasi dengan otoritas Arab Saudi.
Lebih lanjut, Aprozi menjelaskan bahwa pemerintah bersama DPR telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi eskalasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Namun demikian, pelaksanaan haji akan tetap berlangsung selama tidak ada penetapan status darurat oleh pemerintah.
“Selama tidak ada penetapan keadaan darurat, maka pelaksanaan haji tetap berjalan sesuai jadwal. Sampai saat ini situasi masih terkendali,” ujarnya.
Ketentuan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk menetapkan kondisi darurat yang dapat memengaruhi pelaksanaan haji.
Dalam diskusi yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen bersama Biro Pemberitaan DPR RI itu, juga dibahas kesiapan Indonesia menghadapi dampak geopolitik secara lebih luas. Selain sektor keagamaan, pemerintah turut menyiapkan langkah mitigasi di sektor ekonomi, transportasi, serta perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri.
DPR menilai, koordinasi lintas sektor menjadi kunci menjaga stabilitas nasional di tengah ketidakpastian global. Dengan berbagai langkah yang telah disiapkan, pemerintah dan parlemen optimistis penyelenggaraan ibadah haji 2026 dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar.
Penulis : lazir
Editor : ameri
