DPR RI Gelar Rapat Maraton: Ombudsman, BAZNAS, BI hingga Bencana dan Energi Jadi Sorotan

- Penulis

Selasa, 27 Januari 2026 - 09:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sidang Paripurna DPR (dok. rentak.id)

Sidang Paripurna DPR (dok. rentak.id)

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rangkaian rapat padat pada hari ini, mulai dari Rapat Paripurna hingga rapat kerja dan dengar pendapat di berbagai komisi. Sejumlah agenda strategis menjadi sorotan, mulai dari uji kelayakan pejabat negara, evaluasi kinerja kementerian, hingga penanganan pascabencana dan pengawasan sektor energi.

Rapat Paripurna DPR RI dijadwalkan membahas tiga agenda penting, yakni laporan Komisi II DPR RI atas hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Anggota Ombudsman RI masa jabatan 2026–2031, laporan Komisi VIII terkait hasil fit and proper test calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dari unsur masyarakat, serta laporan Komisi XI atas uji kelayakan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Seluruh laporan tersebut akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Memasuki siang hari, sejumlah komisi DPR menggelar rapat kerja dengan mitra strategis. Komisi X DPR RI mengawali agenda pukul 12.00 WIB dengan rapat kerja bersama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI. Rapat ini membahas evaluasi kinerja tahun anggaran 2025, rencana kerja strategis 2026, serta kesiapan program dan anggaran tahun mendatang.

Pada pukul 13.00 WIB, Komisi I DPR RI menerima kunjungan Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, H.E. Abdulla Salem AlDhaheri, di Ruang Delegasi. Di waktu yang sama, Komisi I juga menggelar rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri RI untuk membahas capaian dan program kerja Kementerian Luar Negeri tahun 2025 serta rencana kerja 2026.

Masih di jam yang sama, Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Yudisial (KY) RI terkait evaluasi kinerja tahun anggaran 2025 dan rencana kerja tahun 2026. Komisi V DPR RI mengadakan rapat kerja bersama seluruh mitra kerja untuk membahas penanganan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Komisi VIII DPR RI juga menggelar rapat kerja dengan Menteri Sosial RI yang membahas pelaksanaan program kerja dan anggaran tahun 2026 serta berbagai isu aktual. Sementara itu, Komisi IX DPR RI melalui panitia kerja pelindungan Pekerja Migran Indonesia menggelar rapat dengan BP2MI dan sejumlah asosiasi penempatan tenaga kerja untuk membahas penguatan sistem pelindungan PMI.

Di sektor energi, Komisi XII DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala BPH Migas, jajaran PT Pertamina (Persero), serta delapan General Manager MOR. Agenda rapat mencakup evaluasi distribusi dan kecukupan pasokan BBM dan LPG 3 kg sepanjang 2025, program strategis 2026, serta pengawasan subsidi tepat sasaran, khususnya di wilayah 3T dan daerah terdampak bencana.

Komisi XIII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk membahas rencana program kerja dan anggaran tahun 2026.

Pada pukul 14.00 WIB, Komisi VII DPR RI melalui Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional menggelar rapat dengar pendapat dengan pejabat Eselon I Kementerian Ekonomi Kreatif, guna mendalami kebijakan pemerintah terkait industri film nasional. Sementara Komisi XI DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan sejumlah pihak untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat di sektor perbankan.

Sore harinya, Komisi III DPR RI kembali menggelar RDPU dengan IPASPI untuk menerima aspirasi terkait peningkatan tunjangan jabatan kepaniteraan dan kesekretariatan pengadilan di seluruh Indonesia. Komisi X DPR RI juga melanjutkan agenda dengan rapat dengar pendapat bersama Kepala BRIN RI terkait evaluasi kinerja 2025 dan rencana strategis 2026.

Selain itu, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI dijadwalkan menetapkan pimpinan MKD, sementara Komisi IV DPR RI menggelar RDPU dengan para akademisi kehutanan dan kelautan dari sejumlah perguruan tinggi untuk membahas penguatan pengendalian alih fungsi lahan yang berdampak pada peningkatan risiko bencana.

Rangkaian agenda ini menegaskan fokus DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap isu-isu strategis nasional.

Penulis : lazir

Editor : ameri

Berita Terkait

Parlemen Padat Agenda, Isu Haji hingga Revisi UU Ketenagakerjaan Dibahas Serentak
Parlemen Hari Ini: DPR Bahas Aset TNI hingga Transisi Energi Nasional
Parlemen Gaspol Hari Ini: Migran, Ketenagakerjaan, hingga Evaluasi Mudik 2026 Dibedah
Parlemen “Dikepung” Isu Strategis: Dari Data Nasional hingga Perampasan Aset
Agenda Parlemen Kamis, 2 April 2026: Maraton Rapat dari Data Nasional hingga Isu HAM
Agenda DPR RI Hari Ini: Bahas Mafia Tanah hingga RUU Masyarakat Adat
DPR Dikepung Agenda Krusial! Dari Kasus Air Keras hingga RUU Strategis Dibahas Hari Ini
DPR Kebut Sejumlah Agenda Strategis, dari Kasus Korupsi hingga RUU Satu Data Indonesia

Berita Terkait

Selasa, 14 April 2026 - 08:12 WIB

Parlemen Padat Agenda, Isu Haji hingga Revisi UU Ketenagakerjaan Dibahas Serentak

Senin, 13 April 2026 - 08:33 WIB

Parlemen Hari Ini: DPR Bahas Aset TNI hingga Transisi Energi Nasional

Kamis, 9 April 2026 - 08:31 WIB

Parlemen Gaspol Hari Ini: Migran, Ketenagakerjaan, hingga Evaluasi Mudik 2026 Dibedah

Senin, 6 April 2026 - 07:45 WIB

Parlemen “Dikepung” Isu Strategis: Dari Data Nasional hingga Perampasan Aset

Kamis, 2 April 2026 - 07:52 WIB

Agenda Parlemen Kamis, 2 April 2026: Maraton Rapat dari Data Nasional hingga Isu HAM

Berita Terbaru