JAKARTA — DPR RI mengawali pekan dengan agenda superpadat. Sejumlah komisi menggelar rapat strategis yang membahas isu hukum, legislasi, anggaran, hingga perlindungan masyarakat.
Rangkaian rapat berlangsung serempak sejak pagi hingga sore hari, S3nin (17/11/2025).
Seleksi Komisi Yudisial Jadi Sorotan Awal Hari
Komisi III membuka agenda Senin dengan RDP bersama Panitia Seleksi Komisi Yudisial untuk mendengarkan penjelasan mekanisme serta hasil seleksi terbaru. Menjelang siang, komisi kembali mengundang calon anggota KY untuk pengambilan nomor urut dan penulisan makalah. Sore harinya, uji kelayakan calon anggota KY digelar sebagai tahap penentu.
RUU BPIP Dibahas Dua Sesi, Baleg Undang Tokoh Lintas Agama dan Organisasi
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar dua kali RDPU pleno terkait penyusunan RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Pada sesi pagi, Baleg menghadirkan KWI, MUI, PGI, PHDI, PBNU, Muhammadiyah, dan Al Washliyah. Sementara pada sesi siang, Baleg menerima masukan dari Kwarnas Pramuka serta berbagai asosiasi pengajar dan akademisi Pancasila.
Komisi II Bedah Persoalan PNBP di Jajaran ATR/BPN
Komisi II memfokuskan rapat pada persoalan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kanwil dan Kantah BPN. Seluruh jajaran Dirjen di Kementerian ATR/BPN dihadirkan untuk memberikan penjelasan serta memetakan solusi perbaikan layanan pertanahan.
BUMN Konstruksi, UMKM, hingga Pariwisata Masuk Agenda Komisi Teknis
Komisi VI memanggil Direktur Utama PT Nindya Karya dan PT Brantas Abipraya untuk mengevaluasi kinerja perusahaan pada 2025 serta memaparkan roadmap 2026.
Komisi VII juga aktif dengan dua agenda besar: rapat kerja bersama Menteri Pariwisata untuk membahas program unggulan UMKM dan ekonomi kreatif, serta rapat sore bersama Menteri UMKM, Jamkrindo, dan Askrindo mengenai penjaminan KUR bagi pelaku usaha kecil.
Pada sesi sore, Komisi VII kembali menggelar rapat Panja Standardisasi Desa Wisata bersama Kemenparekraf dan Kemendes PDTT untuk membahas kebijakan peningkatan kualitas desa wisata.
Komisi IV Soroti Pangan, Kehutanan, dan Sawit
Komisi IV menggelar dua RDPU. Pada siang hari, Panja RUU Pangan menerima masukan dari Serikat Petani Indonesia dan Jaringan Petani Persada Nusantara terkait revisi UU Pangan.
Sesi berikutnya menghadirkan MS Kaban untuk membahas pemikiran terkait kehutanan, serta RDPU bersama GAPKI guna menyerap pandangan soal tata kelola industri sawit nasional.
Komisi V Evaluasi APBN 2025
Komisi V memanggil Menteri Pekerjaan Umum untuk mengevaluasi pelaksanaan APBN 2025 hingga November sekaligus membahas arah program dan kegiatan tahun anggaran 2026.
Komisi VIII Bahas Program Halal 2025–2026
Komisi VIII menggelar rapat kerja dengan Kepala BPJPH mengenai realisasi program halal tahun 2025, rencana tahun 2026, dan isu-isu aktual yang tengah berkembang.
Perlindungan PMI Menjadi Bahasan Mendalam Komisi IX
Komisi IX melalui Panja Pengawasan Pelindungan PMI memanggil Migrant CARE, ILO, SBMI, hingga serikat pekerja lainnya untuk memberi pandangan terkait sistem pelindungan PMI, isu pelanggaran HAM, serta pemberdayaan dan reintegrasi pekerja migran purna.
Komisi XI Bahas Bea Keluar, Cukai, dan Regulasi Turunan P2SK-HPP
Komisi XI menggelar dua rapat, masing-masing membahas kebijakan bea keluar batu bara dan emas serta cukai MBDK, dan memantau progres penyusunan peraturan pelaksana UU P2SK dan UU HPP bersama jajaran Dirjen Kementerian Keuangan.
Komisi XII Undang Pertamina Bahas RUU Migas
Komisi XII memanggil seluruh jajaran PT Pertamina (Persero) untuk memberikan masukan terhadap RUU Migas serta memaparkan progres program strategis 2025.
Komisi I Terima Delegasi Dubes Hungaria
Pada sesi siang, Komisi I menerima kunjungan Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, H.E. Lilla Karsay, dalam rangka memperkuat hubungan bilateral.
Penulis : lazir
Editor : ameri
