JAKARTA – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi total terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang menjadi salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto ini dinilai memiliki banyak kelemahan dalam perencanaan dan pengawasan.
FSGI mencatat setidaknya 14 provinsi melaporkan masalah terkait pelaksanaan MBG, mulai dari kasus keracunan massal, makanan basi, berbelatung, atau mengandung kecoa, porsi makanan yang minim dan tidak memenuhi standar gizi, hingga indikasi korupsi dan konflik kepentingan yang melibatkan oknum pejabat maupun anggota DPR/DPRD.
“Program MBG harus segera dievaluasi total dan dihentikan sementara untuk mencegah jatuhnya korban lebih banyak. Saat ini, seolah tinggal menunggu giliran kasus keracunan di daerah lain,” tegas Fahriza Marta Tanjung, Sekjen FSGI, Rabu (24/9/2025).
Tragedi Keracunan: 5.360 Siswa Jadi Korban
Kasus terbaru terjadi di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, di mana 364 siswa keracunan dan beberapa mengalami kejang hingga buang air besar bercampur darah. Bupati Bandung Barat menetapkan kejadian ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) dan menghentikan sementara distribusi MBG.
Kasus terbesar sebelumnya terjadi di Kabupaten Garut, dengan 657 siswa menjadi korban, termasuk pelajar SMP, SMA, dan Madrasah Aliyah (MA). Berdasarkan data pemerintah, total korban keracunan MBG hingga September 2025 mencapai 5.360 siswa, di mana kasus di Garut menyumbang 12% dari total korban.
Selain itu, FSGI juga menemukan kasus lain, seperti:
Pangkal Pinang, Bangka Belitung: Menu ayam berbau basi sehingga guru melarang makanan dibagikan kepada siswa.
Bireuen, Aceh: Makanan basi dan berbelatung ditemukan di SDIT dan SMPIT Azkiya.
Kota Batam: Temuan kecoa yang ternyata jangkrik dalam makanan di salah satu SMAN.
DKI Jakarta: Makanan MBG mubazir karena banyak siswa tidak mau mengonsumsinya, hanya memakan sebagian lauk atau buah.
Masalah di Lapangan: Guru dan Sekolah Ikut Tertekan
Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti, membeberkan berbagai masalah yang dialami sekolah dan guru terkait pelaksanaan MBG.
Di Sleman, guru diminta mencicipi makanan MBG terlebih dahulu untuk memastikan keamanan sebelum dibagikan ke siswa. Namun, kebijakan ini justru menimbulkan risiko kesehatan bagi guru.
Di Ngawi, Jawa Timur, sekolah diwajibkan mengganti wadah stainless yang rusak atau hilang dengan biaya Rp80 ribu per buah, padahal harga di pasaran daring hanya sekitar Rp40 ribu.
“Ada kepala sekolah yang bahkan menolak menandatangani nota kesepahaman MBG karena meragukan kualitas makanan, mekanisme distribusi, hingga tanggung jawab jika terjadi keracunan massal. Keberanian seperti ini layak diapresiasi,” kata Fahmi Hatib, Ketua Umum FSGI.
Anggaran Jumbo, Serapan Minim
Meski dinilai bermasalah, DPR tetap mengalokasikan anggaran MBG 2026 sebesar Rp335 triliun, naik signifikan dari tahun 2025 yang hanya Rp71 triliun. Ironisnya, hingga awal September 2025, serapan anggaran MBG baru mencapai 22% atau sekitar Rp15,7 triliun.
Bahkan, Rp6 triliun anggaran untuk pembangunan 1.542 SPPG belum terserap sama sekali. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengingatkan bahwa anggaran yang tidak terserap akan dialihkan ke sektor lain, termasuk untuk pembayaran utang negara.
FSGI mendorong agar dana sisa MBG dialihkan ke sektor pendidikan, khususnya untuk peningkatan kualitas guru melalui pelatihan dan peningkatan kesejahteraan, termasuk tunjangan guru honorer dan tunjangan profesi guru.
“Alihkan anggaran yang tidak terserap untuk mendukung peningkatan kompetensi guru. Jangan hanya fokus pada distribusi makanan, tetapi abaikan mutu pendidikan,” jelas Retno.
Rekomendasi FSGI untuk Pemerintah
Evaluasi Total Program MBG dengan melibatkan sekolah, guru, siswa, dan orang tua agar masalah di lapangan teridentifikasi jelas.
Moratorium Program MBG selama proses evaluasi berlangsung untuk mencegah kerugian negara dan korban baru.
Transparansi kepada publik dalam setiap tahap evaluasi dan pelaksanaan MBG.
Mengutamakan perlindungan anak, khususnya siswa PAUD yang rentan terhadap keracunan.
Mengalihkan anggaran tak terserap ke peningkatan kualitas pendidikan, termasuk pelatihan guru dan tunjangan guru honorer.
“Jangan hanya mengejar target jumlah penerima MBG tanpa memperhatikan keselamatan dan kesehatan anak-anak Indonesia. Tragedi ribuan siswa keracunan harus jadi pelajaran penting bagi pemerintah,” tutup Fahriza.
Penulis : lazir
Editor : guntar
