JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI, Gulam Mohamad Sharon, menyoroti ketimpangan pasokan listrik di wilayah perbatasan Indonesia yang masih jauh dari kata layak. Di sejumlah daerah perbatasan seperti Badau, Antiko, dan Ketungau, masyarakat hanya bisa menikmati listrik selama tiga jam per hari, sementara Malaysia yang berbatasan langsung justru mengalami kelebihan pasokan listrik.
“Teman saya di Malaysia cerita, mereka kelebihan listrik. Tapi mirisnya, daerah perbatasan kita justru masih gelap dan kesulitan listrik,” ungkap Sharon dalam rapat Komisi XII DPR RI bersama PLN, Selasa (26/8/2025).
Politisi asal Kalimantan Barat itu menilai kondisi ini berdampak besar bagi masyarakat, terutama anak-anak sekolah yang kesulitan belajar dan mengakses internet. Ia menegaskan bahwa keterbatasan listrik bukan hanya soal kebutuhan dasar, tetapi juga menyangkut masa depan generasi muda.
Sharon mendorong PLN tidak bekerja sendiri dalam mengupayakan pasokan listrik dari Malaysia. Menurutnya, melibatkan pihak swasta bisa menjadi solusi cepat untuk mengatasi keterbatasan tersebut.
“Kalau PLN kesulitan, pihak swasta bisa lebih lincah. Malaysia terang benderang, sementara Indonesia yang hanya berjarak satu hingga dua kilometer masih gelap,” tegasnya.
Selain itu, Sharon juga meminta Pertamina bersikap lebih fleksibel dalam mendukung program pemerataan energi, dengan catatan tetap mematuhi aspek hukum. Ia menekankan bahwa Komisi XII DPR RI berkomitmen mengawal agenda pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional.
Ia berharap akses listrik di perbatasan dapat segera diperbaiki sehingga masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di garis terluar, bisa merasakan manfaat pembangunan secara adil dan merata.
