JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperkuat sistem transportasi nasional yang efisien dan terintegrasi.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional (RUU Sistranas) dan penyelenggaraan kereta kecepatan tinggi, Selasa (1/7/2025) di Kantor Kemenko Infrastruktur, Jakarta.
“Sistranas ini penting dan harus segera kita tuntaskan, sehingga bisa menjadi payung untuk berbagai aspek transportasi lainnya,” tegas AHY saat membuka rakor.
Menurut AHY, sistem transportasi Indonesia saat ini masih diwarnai pengelolaan yang bersifat sektoral dan parsial, sehingga belum mampu menghadirkan konektivitas antarmoda secara optimal. RUU Sistranas, katanya, akan menjadi dasar hukum utama dalam menyatukan pengelolaan transportasi nasional—baik darat, laut, udara, maupun perkeretaapian—dalam satu jaringan terintegrasi.
AHY juga menyoroti proyeksi IMF untuk periode 2020–2030 yang menempatkan Indonesia berpotensi menjadi ekonomi terbesar ke-7 dunia berdasarkan GDP berbasis Purchasing Power Parity (PPP). Salah satu prasyarat untuk mencapainya, kata dia, adalah sistem transportasi yang mendorong efisiensi dan mobilitas nasional.
“Rasanya tidak ada alasan lain selain kita fokus untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur, mendukung sistem transportasi yang semakin efisien dan terintegrasi. Ini akan menjadi penopang mobilitas secara nasional, khususnya di wilayah Jawa yang kita tahu selalu menjadi focal point pertumbuhan ekonomi,” jelas AHY.
Dalam rakor tersebut, Menko AHY juga mendorong percepatan penyusunan RPP tentang kereta cepat sebagai pedoman koordinasi pembangunan dan pengoperasian moda tersebut. Ia menegaskan pentingnya pembentukan satuan tugas (task force) khusus untuk menjamin implementasi kebijakan berjalan optimal di lapangan.
“Penting bagi kita untuk mengantisipasi segala isu teknis maupun kelembagaan sejak awal. Karena itu, task force perlu segera dibentuk agar transisi pembangunan dan operasional kereta cepat berjalan mulus,” ujarnya.
Rakor turut dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, serta Menteri Ketenagakerjaan Yassierli secara virtual. Hadir pula perwakilan Bappenas, Kemenkumham, Kementerian Keuangan, dan Direksi Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Menko AHY didampingi jajaran Kemenko Infrastruktur, termasuk Sekretaris Kemenko Ayodhia G.L. Kalake, para deputi Nazib Faizal, Odo RM Manuhutu, Ronny Ariuly Hutahayan, serta staf khusus Jovan Latuconsina, Sigit Raditya, Herzaky Mahendra Putra, dan Arif Rahman.
Penulis : lazir
Editor : ameri
