JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar sejumlah rapat penting pada Selasa (23/4/2025), dengan pembahasan beragam isu strategis yang mencakup ketenagakerjaan, hubungan internasional, pembangunan infrastruktur, hingga hak asasi manusia. Rapat-rapat tersebut tersebar di berbagai komisi mulai pukul 10.00 WIB hingga malam hari.
Di Gedung Nusantara II, Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menerima Koalisi Ojol Nasional dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Koalisi menyuarakan keresahan para pengemudi ojek online terkait ketidakjelasan status pekerjaan mereka dalam sistem kemitraan dengan aplikator.
Masukan untuk Perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif
Pada waktu yang sama, Komisi I DPR RI menggelar RDPU bersama para pakar dan akademisi untuk membahas RUU Pengesahan Perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Vietnam. Tiga narasumber hadir memberikan masukan, yakni Prof. Hikmahanto Juwana (FH UI), Dr. Dafri Agussalim (UGM), dan Dr. Mohammad Riza Widyarsa (Univ. Paramadina).
Komisi-komisi Bahas Program 2025 dan Evaluasi Infrastruktur
Komisi II DPR mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pimpinan Ombudsman RI, Arsip Nasional RI (ANRI), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN), membahas program kerja tahun 2025.
Sementara itu, Komisi V DPR mengundang Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, Kepala BMKG, serta Kepala Basarnas, untuk mengevaluasi pelaksanaan infrastruktur dan transportasi selama arus mudik dan balik Lebaran 2025.
Sorotan terhadap Kinerja BUMN dan Isu Sosial
Komisi VI menggelar rapat bersama jajaran Direksi Perum Jasa Tirta I dan II untuk mengevaluasi kinerja tahun 2024 serta memaparkan roadmap korporasi tahun 2025. Sedangkan Komisi X menggelar rapat kerja dengan Menteri Kebudayaan dan Menteri Pemuda dan Olahraga di sesi terpisah, membahas progres anggaran dan program kementerian masing-masing.
Sore harinya, Komisi XIII menggelar audiensi penting dengan eks pegawai Oriental Circus Indonesia (OCI) yang melaporkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Hadir dalam forum ini perwakilan Kemenkumham, Komnas HAM, dan Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Para korban yang hadir di antaranya Lisa, Vivi, Butet, hingga Bambang, didampingi oleh tim hukum Muhammad Sholeh, SH, dan Hepi Sembahyang, SH.
Pembahasan Isu Digital dan Energi
Di tingkat legislasi, Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar RDP dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Kementerian Perdagangan untuk menyusun revisi UU No.16 Tahun 1997 tentang Statistik.
Komisi XII mengadakan RDP dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan Direktur Utama PLN guna membahas kesesuaian Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
Isu Strategis Luar Negeri Disorot
Komisi I kembali bersidang pukul 14.00 WIB dalam rapat kerja bersama Kementerian Luar Negeri, membahas isu-isu strategis seperti tarif timbal balik Amerika Serikat, perlindungan WNI di luar negeri, hingga pengelolaan properti pemerintah di Prancis.
Hingga malam hari, Komisi X kembali bersidang bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk mendiskusikan perkembangan program kerja 2025 dan isu-isu lain di bidang pendidikan tinggi dan riset. ***
Penulis : lazir
Editor : ameri
