JAKARTA – Usai pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 oleh Presiden Prabowo Subianto, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamuddin, mewacanakan agar pemilihan gubernur dilakukan secara tidak langsung.
Hal tersebut disampaikan Sultan setelah menghadiri pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (20/2/2025).
Ia menegaskan bahwa wacana ini masih sebatas opini pribadi, namun ia yakin gagasan ini akan memicu diskusi di tengah dinamika demokrasi Indonesia.
“Kami sangat menyadari bahwa gagasan ini akan menimbulkan perdebatan. Namun, ini adalah sesuatu yang perlu kita pikirkan bersama,” ujar Sultan, Sabtu (22/2/2025).
Menurutnya, secara empiris, gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.
Hal ini selaras dengan sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia sebagai negara kesatuan.
“Secara yuridis, kita tahu bahwa gubernur memiliki peran strategis dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota. Posisi ini sangat penting sebagai representasi Presiden di daerah,” tegas Sultan.
Lebih lanjut, Sultan menekankan bahwa Indonesia bukanlah negara federal, sehingga banyak urusan pembangunan daerah yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ia mengingatkan agar jangan sampai perbedaan ideologi dan kepentingan politik membuat seorang gubernur tidak sejalan dengan program pemerintah pusat.
“Jangan sampai karena perbedaan warna politik dan ideologi, ada gubernur yang enggan menjalankan kebijakan pusat di daerahnya,” tambahnya.
Menurutnya, pemerintah pusat membutuhkan gubernur yang benar-benar representatif dan memiliki legitimasi kuat untuk memastikan jalannya pemerintahan daerah tetap sejalan dengan visi nasional.
“Jika gubernur dipilih secara tidak langsung, proses demokrasi lokal akan menjadi lebih efisien dan sederhana. Selain itu, sistem ini juga dapat memperkuat prinsip good governance dalam sistem presidensial,” jelasnya.
Sultan juga menyoroti pelantikan kepala daerah yang dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo sebagai momen bersejarah yang patut diapresiasi.
“Kita bisa melihat adanya energi politik yang sama antara presiden dan para kepala daerah. Presiden ingin menyatukan visi dan membangun kedekatan emosional, sehingga hubungan antara pemerintah pusat dan daerah lebih harmonis,” ungkap Senator asal Bengkulu itu.
Saat ditanya soal mekanisme pemilihan gubernur secara tidak langsung, Sultan menyebut hal ini perlu dikaji bersama oleh berbagai pihak, termasuk akademisi, partai politik, pemerintah, dan masyarakat.
Ia mengusulkan skema pemilihan berjenjang, di mana bakal calon gubernur mengikuti proses seleksi dan uji kelayakan di DPRD provinsi. Setelah itu, nama-nama yang lolos akan diusulkan kepada Presiden untuk dipilih menjadi gubernur dan wakil gubernur.
“Sekali lagi, ini hanya pandangan pribadi yang sudah saya tuangkan dalam buku Green Democracy. Dengan jadwal Pilkada yang masih lima tahun lagi, kita punya cukup waktu untuk merancang sistem yang lebih sederhana dan efektif,” tutupnya. ***
Penulis : lazir
Editor : ameri
