JAKARTA – Seluruh Indonesia (BEM SI) kembali turun ke jalan dengan menggelar aksi unjuk rasa bertajuk ‘Indonesia Gelap’. Puncak demonstrasi ini dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Kamis (20/2).
Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, menegaskan bahwa aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi sebelumnya, di mana tuntutan mereka belum mendapat tanggapan dari pemerintah.
“Berdasarkan surat instruksi yang telah kami keluarkan, aksi terpusat akan digelar di Jakarta pada hari Kamis. Ini sebagai respons atas tuntutan yang kami sampaikan sebelumnya, namun belum mendapat jawaban dari pihak pemerintah,” ujar Herianto saat pada Selasa (18/2).
Mahasiswa dari berbagai daerah juga diperkirakan akan hadir dalam aksi ini. Namun, jumlah peserta masih dalam tahap perencanaan.
“Kami belum bisa memastikan jumlah massa yang akan turun ke jalan. Besok, Rabu (19/2), akan ada teknik lapangan (teklap) untuk membahas teknis aksi secara lebih rinci,” tambahnya.
Puncak Kemarahan Mahasiswa
Herianto menegaskan bahwa aksi pada 20 Februari nanti akan menjadi puncak dari kekecewaan mahasiswa terhadap sikap pemerintah yang dinilai abai terhadap aspirasi rakyat.
“Jika pemerintah tetap bungkam dan tidak menanggapi tuntutan kami, maka aksi ini akan menjadi simbol kemarahan mahasiswa. Kami tidak akan berhenti sampai ada respons yang jelas,” tegasnya.
Aksi serupa sebelumnya telah digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2). Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan 13 tuntutan yang dianggap mendesak untuk segera dipenuhi pemerintah.
Jenderal Lapangan Aksi, Bagas Wisnu, menekankan bahwa jika pemerintah tetap diam, gelombang aksi akan terus berlanjut.
“Kami menyerukan kepada Presiden Prabowo dan jajarannya untuk segera mengambil langkah konkret dalam menangani berbagai permasalahan yang kami angkat. Jika tidak, aksi serupa akan terus terjadi di berbagai daerah di seluruh Indonesia,” ujar Bagas di hadapan para demonstran.
13 Tuntutan Mahasiswa
Dalam aksi ini, mahasiswa menyampaikan 13 tuntutan utama, di antaranya:
- Menuntut pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis, serta membatalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
- Mendorong pencabutan proyek strategis nasional yang bermasalah dan mewujudkan reforma agraria sejati.
- Menolak revisi Undang-Undang Minerba yang dianggap membungkam kebebasan akademik.
- Menghapuskan peran ganda ABRI dalam sektor sipil.
- Menuntut pengesahan RUU Masyarakat Adat untuk perlindungan hak-hak mereka.
- Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dinilai mengancam kepentingan rakyat.
- Mengevaluasi program makan bergizi gratis agar lebih tepat sasaran.
- Merealisasikan anggaran tunjangan kinerja bagi dosen.
- Mendesak penerbitan Perppu Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi.
- Menolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan yang dinilai melemahkan kontrol terhadap aparat.
- Menuntut efisiensi dan perombakan Kabinet Merah Putih.
- Menolak revisi tata tertib DPR yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.
- Mendorong reformasi total di tubuh Kepolisian Republik Indonesia.
Aksi ini menjadi bentuk perlawanan mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Mereka menegaskan bahwa perjuangan tidak akan berhenti sampai ada perubahan nyata. (RKL)
Penulis : Rahmat Kurnia Lubis
Editor : Erka
