Pemerintah Pastikan Anggaran Pendidikan Tidak Terpengaruh Efisiensi

- Penulis

Jumat, 14 Februari 2025 - 20:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa anggaran sektor pendidikan tidak mengalami pemangkasan akibat efisiensi yang dilakukan pemerintah. Dia menampik isu yang beredar bahwa efisiensi anggaran berdampak pada layanan pendidikan.

“Layanan pendidikan tetap berjalan seperti biasa. Operasional perguruan tinggi tidak terganggu, program Kartu Indonesia Pintar (KIP) tetap berlanjut, dan beasiswa pun tidak akan dihentikan. Jadi, kalau ada kabar yang menyebutkan sebaliknya, itu tidak benar,” ujar Hasan kepada wartawan di kantornya, Gambir, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

Hasan menegaskan bahwa Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu buktinya adalah program renovasi sekolah yang terus digencarkan tahun ini.

“Ada lebih dari 10 ribu sekolah yang diperbaiki tahun ini, dari total 330 ribu sekolah yang memang membutuhkan renovasi. Selain itu, ada juga program makan bergizi gratis bagi anak-anak, terutama bagi siswa sekolah. Kami juga sedang mendorong pendidikan yang terintegrasi dengan kurikulum standar internasional,” jelasnya.

Lebih lanjut, Hasan meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya. Menurutnya, Presiden Prabowo telah menginstruksikan bahwa efisiensi anggaran di Kementerian dan Lembaga tidak boleh mengganggu layanan publik, termasuk pendidikan.

“Presiden menaruh perhatian besar pada sektor pendidikan. Efisiensi yang dilakukan harus tepat sasaran dan tidak boleh mengurangi layanan publik. Itu arahan langsung dari beliau,” tegas Hasan.

Dia juga menambahkan bahwa transparansi dalam kebijakan ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.

“Kami ingin masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan tidak terjadi simpang siur. Layanan pendidikan tetap menjadi prioritas, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” tutupnya. (RKL)

Penulis : Rahmat Kurnia Lubis

Editor : Erka

Sumber Berita: rri.co.id

Berita Terkait

Bandara Riyadh Ditutup Imbas Serangan Houthi, Ini Hak Penumpang yang Wajib Dipenuhi Maskapai
ATR/BPN Buka Akses Peta Tanah Digital, Ini Informasi yang Bisa Dicek Masyarakat
Ateng Sutisna Minta Proyek Panas Bumi Flores Ditunda jika Keselamatan Warga Tak Terjamin
Pendaftaran Mitra MagangHub Ditutup 22 Oktober, Kemnaker Buka Layanan Konsultasi
BULOG Salurkan 53,5 Ton Beras SPHP ke 107 Koperasi Merah Putih, Bidik 8.000 Titik
Prabowo Rombak Kabinet Lagi! 7 Pejabat Baru Dilantik, Ini Daftar Lengkapnya
Reshuffle Prabowo Hari Ini? 8 Nama Pejabat Mencuat, Ada Jenderal TNI dan Kepala BNPB
DKPP Kebanjiran Aduan soal Putusan MK, Ketua dan Anggota KPU Dilaporkan

Berita Terkait

Jumat, 16 Oktober 2026 - 14:55 WIB

Bandara Riyadh Ditutup Imbas Serangan Houthi, Ini Hak Penumpang yang Wajib Dipenuhi Maskapai

Jumat, 16 Oktober 2026 - 14:24 WIB

ATR/BPN Buka Akses Peta Tanah Digital, Ini Informasi yang Bisa Dicek Masyarakat

Jumat, 16 Oktober 2026 - 08:27 WIB

Ateng Sutisna Minta Proyek Panas Bumi Flores Ditunda jika Keselamatan Warga Tak Terjamin

Jumat, 16 Oktober 2026 - 08:01 WIB

Pendaftaran Mitra MagangHub Ditutup 22 Oktober, Kemnaker Buka Layanan Konsultasi

Jumat, 16 Oktober 2026 - 07:32 WIB

BULOG Salurkan 53,5 Ton Beras SPHP ke 107 Koperasi Merah Putih, Bidik 8.000 Titik

Berita Terbaru