JAKARTA – Kebijakan pemerintah dalam memangkas anggaran sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) menimbulkan kegelisahan di berbagai sektor, terutama industri konstruksi yang terkena dampak signifikan. Pemotongan anggaran ini dianggap dapat menghambat berbagai proyek infrastruktur penting di Indonesia.
Salah satu yang terkena dampak terbesar adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang mengalami pemotongan anggaran hingga 80%. Dari total anggaran awal sebesar Rp 110,95 triliun, kini hanya tersisa Rp 29,57 triliun untuk Tahun Anggaran 2025.
Ketua Umum BPP Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Andi Rukman Karumpa, menilai kebijakan ini sebagai langkah yang perlu dievaluasi ulang. Menurutnya, pembangunan infrastruktur memiliki peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur tidak boleh berhenti meskipun anggaran kita terbatas. Ada banyak proyek prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Jangan sampai efisiensi ini malah menghambat kemajuan,” ujar Andi dalam wawancara pada Senin (10/2/2025).
Ia menekankan bahwa proyek infrastruktur bukan hanya soal jalan dan jembatan, tetapi juga mendukung berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Lebih dari itu, sektor konstruksi juga menjadi sumber penghidupan bagi banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Diketahui, efisiensi anggaran sektor konstruksi ini bertujuan untuk mengalokasikan dana ke program prioritas pemerintah lainnya, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, Andi menilai pengorbanan terhadap sektor infrastruktur bisa berdampak luas, termasuk berpotensi menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi para pekerja konstruksi.
“(Program MBG) ini semoga bisa menjadi berkah bagi teman-teman UMKM. Tapi kita juga harus ingat, banyak sekolah yang butuh perbaikan, puskesmas yang harus direnovasi, jembatan-jembatan gantung yang masih sangat diperlukan di daerah terpencil. Kalau infrastrukturnya terbatas, bagaimana anak-anak bisa sekolah dengan aman? Bagaimana central kitchen untuk program MBG bisa beroperasi maksimal?” paparnya.
Menurutnya, keterbatasan infrastruktur justru bisa menjadi penghambat dalam implementasi berbagai program sosial pemerintah. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi ulang terhadap kebijakan efisiensi anggaran ini dan memastikan dampaknya tidak merugikan sektor konstruksi dan UMKM.
“Jangan sampai kita terlalu fokus pada makan bergizi, tapi lupa bahwa besok orang tua yang seharusnya memberi makan anaknya malah terkena PHK,” pungkasnya. (RKL)
Penulis : Rahmat Kurnia Lubis
Editor : Erka
Sumber Berita: investor.id
