JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar berbagai agenda penting pada Senin, 10 Februari 2025.
Sejumlah komisi dan badan legislatif terlibat dalam pembahasan isu-isu krusial, mulai dari kebijakan perpajakan, investasi, energi, hingga pengawasan sektor migas.
Pajak dan Sistem Coretax Jadi Sorotan
Komisi XI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pajak guna membahas pengaturan dan pengawasan Coretax System. Sistem ini menjadi bagian dari reformasi perpajakan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi penerimaan negara.
Selain itu, Komisi XI juga mengadakan rapat terpisah dengan Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) untuk membahas rencana kerja dan anggaran pengawasan terhadap kebijakan moneter dan sistem keuangan nasional.
Investasi dan Hilirisasi Jadi Fokus Komisi XII
Pada malam hari, Komisi XII menggelar rapat dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk mengevaluasi realisasi investasi tahun 2024 serta menyusun program strategis tahun 2025. Pembahasan ini mencakup daftar proyek investasi prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang.
Di sisi lain, rapat lain di Komisi XII membahas pengawasan sektor energi dan migas. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) hadir untuk menyampaikan laporan realisasi pengawasan tahun 2020-2024 serta strategi baru dalam pengelolaan subsidi BBM dan alokasi solar.
Komisi VI Soroti Kinerja PT Pos Indonesia
Status kerja kemitraan di PT Pos Indonesia (Persero) menjadi perhatian utama dalam audiensi yang digelar oleh Komisi VI bersama Federasi Serikat Pekerja Aspek Indonesia. Rapat ini menjadi momentum bagi pekerja untuk menyampaikan aspirasi terkait status hubungan kerja mereka.
Sore harinya, Direktur Utama PT Pos Indonesia beserta jajaran subholding hadir dalam RDP dengan Komisi VI untuk mengevaluasi kinerja perusahaan pada 2024 serta menyampaikan roadmap korporasi untuk tahun 2025.
BAKN Dalami Isu Subsidi Pupuk
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait evaluasi subsidi pupuk. Isu ini menjadi penting mengingat peran pupuk dalam menjaga ketahanan pangan nasional serta banyaknya laporan terkait penyimpangan distribusi di lapangan.
Diplomasi Parlemen: Kunjungan Dubes Kanada dan Jepang
Selain agenda legislatif, Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan, Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH., menerima kunjungan Duta Besar Kanada dan Duta Besar Jepang.
Pertemuan ini bertujuan memperkuat hubungan diplomatik dan kerja sama bilateral di berbagai sektor, termasuk perdagangan dan investasi.
RUU Statistik Dibahas di Baleg DPR RI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar RDPU dengan sejumlah pakar dan akademisi untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan UU No.16 Tahun 1997 tentang Statistik. Rapat ini menghadirkan narasumber dari Pusat Data Analisis Tempo, Sekolah Tinggi Statistik Indonesia, dan akademisi dari Universitas Al-Azhar.
Isu Keimigrasian dan Pemasyarakatan Dibahas di Komisi XIII
Komisi XIII DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS) untuk membahas kebijakan strategis kementerian. Agenda utama meliputi pendalaman rencana kerja dan anggaran 2025, pemberian amnesti, serta pengawasan lalu lintas imigrasi.
DPR RI Bahas Praktik Pertambangan di Kalimantan Tengah
Komisi XII juga menggelar RDP dengan Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, serta Direktur Utama PT Yuanguang Indonesia Internasional Mineral (PT YIIM). Rapat ini membahas praktik pertambangan, pengolahan, dan penyimpanan zirkon di Kalimantan Tengah serta berbagai isu terkait pengelolaan sumber daya mineral.
Dengan agenda yang padat, DPR RI terus menjalankan fungsi legislatif, pengawasan, dan anggaran dalam memastikan berbagai kebijakan berjalan sesuai kepentingan rakyat dan negara.
Jadwal Sidang
Untuk rapat pagi diagendakan pada pukul 10.00 WIB sedangkqn untuk siang diagendakan pukul 13.00 WIB bahkan ada dimulai dari pukul 15.00 WIB. ***
