JAKARTA – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan melakukan evaluasi terhadap sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk proyek Green Area dan Eco-City di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Banten.
Langkah ini mendapat apresiasi dari Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, yang menilai evaluasi tersebut sebagai tindakan tegas dalam menindak dugaan manipulasi izin dan sertifikat lahan di kawasan PSN.
“Saya mengapresiasi sikap tegas Presiden Prabowo Subianto dalam mengevaluasi proyek PSN, terutama setelah terbongkarnya dugaan manipulasi izin dan proses sertifikasi ruang laut di PIK 2. Dari informasi yang saya terima, awalnya PIK 2 bukan bagian dari PSN, tetapi secara mengejutkan kemudian berubah menjadi proyek strategis nasional,” ujar Firman kepada wartawan, Rabu (29/1/2025).
Firman menegaskan bahwa evaluasi proyek yang bermasalah tidak boleh hanya berakhir dengan perbaikan administrasi. Ia meminta agar proses hukum tetap berjalan terhadap pelanggaran yang telah terjadi.
“Pemerintah boleh memberikan kesempatan pengajuan ulang izin, tetapi itu tidak boleh menghapus pelanggaran hukum yang telah terjadi. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk dalam kasus intimidasi terhadap masyarakat terkait pembebasan lahan,” tegas legislator dari Dapil Jawa Tengah III tersebut.
Ia juga mendesak agar aparat penegak hukum tetap konsisten dalam mengusut kasus ini. “Jangan sampai ada pembiaran. Siapapun pejabat yang terlibat dalam manipulasi izin PSN harus diusut tuntas dan dicopot dari jabatannya. Kami berharap Presiden Prabowo bersikap tegas dalam hal ini,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengevaluasi sedikitnya lima proyek PSN, salah satunya PIK 2. “PIK 2 akan dievaluasi secara menyeluruh, khususnya bagian yang terkait dengan ekowisata,” ungkap Airlangga.
PIK 2 merupakan proyek yang dikelola oleh Agung Sedayu Grup milik Sugianto Kusuma alias Aguan, seorang konglomerat yang sebelumnya dikenal dekat dengan pemerintahan Jokowi, terutama dalam proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
Langkah evaluasi ini diharapkan bisa menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola PSN agar lebih transparan dan tidak merugikan masyarakat serta lingkungan. ***
Penulis : lazir
Editor : ameri
