JAKARTA – Kasus perdagangan bayi kembali menggemparkan publik Indonesia. Sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak dalam kandungan, dijual ke luar negeri oleh sindikat perdagangan orang. Harga jual tiap bayi diperkirakan antara Rp11 juta hingga Rp16 juta.
Pengungkapan kasus ini oleh Polda Jawa Barat mendapat sorotan tajam dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketua DPP PKS Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas, Netty Prasetiyani Aher, mengecam keras praktik keji tersebut dan mendesak negara untuk hadir secara serius melindungi perempuan dan anak.
“Ini kejahatan kemanusiaan yang mencerminkan lemahnya sistem perlindungan terhadap bayi, ibu rentan, dan perempuan yang mengalami tekanan sosial maupun ekonomi. Negara tidak boleh abai,” kata Netty dalam keterangan resmi, Rabu (16/7/2025).
Sindikat Perdagangan Bayi Manfaatkan Celah Hukum dan Tekanan Sosial
Netty menyebut perdagangan bayi adalah puncak dari berbagai persoalan struktural yang belum terselesaikan, seperti kemiskinan ekstrem, kurangnya edukasi kesehatan reproduksi, serta lemahnya perlindungan sosial terhadap ibu hamil di luar pernikahan.
“Ketika perempuan hamil dalam kondisi rentan, baik karena ditinggal pasangan, kekerasan seksual, atau tekanan ekonomi, mereka menjadi target empuk jaringan perdagangan manusia,” ungkapnya.
PKS Dorong Pemerintah Ambil Langkah Serius
Menanggapi kasus ini, PKS menyerukan langkah konkret pemerintah dalam mencegah dan menangani perdagangan bayi dan adopsi ilegal. Netty meminta agar sistem deteksi dini dan pelacakan terhadap praktik jual-beli bayi segera diperkuat.
Tiga seruan utama PKS:
Perluas layanan perlindungan sosial dan shelter aman bagi perempuan hamil tanpa dukungan, termasuk remaja korban kekerasan seksual.
Berikan edukasi kesehatan reproduksi dan perlindungan hukum kepada perempuan dan keluarga di wilayah rawan.
Libatkan masyarakat sipil, ormas, dan lembaga keagamaan untuk mendampingi secara moral dan psikososial ibu dan anak yang rentan.
PKS Komit Terus Advokasi Perlindungan Ibu dan Anak
Netty menegaskan bahwa PKS akan terus mendorong kebijakan perlindungan terhadap ibu dan anak, khususnya di daerah-daerah miskin dengan risiko tinggi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
“Anak bukan komoditas. Ia adalah amanah dan masa depan bangsa. Negara harus menjamin hidup dan martabat setiap bayi Indonesia sejak dalam kandungan hingga tumbuh dewasa,” tegasnya.
PKS juga akan menggerakkan kader-kadernya sebagai agen deteksi dini di lapangan, serta mendesak peningkatan anggaran layanan sosial di daerah dengan tingkat kerentanan tinggi.
Penulis : lazir
Editor : ameri
