Hukum | Senin, 21 Juli 2025 - 12:02 WIB
RENTAK.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan katalis di PT Pertamina (Persero) untuk tahun anggaran…
Kriminal | Selasa, 1 Juli 2025 - 10:14 WIB
“Kami menonaktifkan tiga pejabat, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker PJN Wilayah I Sumut, Kepala Satker PJN Wilayah I Sumut, dan Kepala BBPJN Sumut. Ini penting agar penanganan kasus berjalan tanpa konflik kepentingan dan pelayanan publik tetap berlangsung,” kata Dody.
Hukum | Senin, 30 Juni 2025 - 14:25 WIB
“Kami mendesak KPK untuk tidak ragu-ragu mengusut kasus ini hingga ke akar-akarnya. Jika memang ada keterlibatan Bobby Nasution, dia harus diperiksa, bahkan ditetapkan sebagai tersangka bila bukti cukup. Jangan tebang pilih!” tegas Ketua DPD LAKI Jakarta, Jerry Nababan, dalam pernyataan resminya, Senin (30/6/2025).
Nasional | Kamis, 22 Mei 2025 - 12:36 WIB
“Saya datang ke KPK sesuai undangan penyidik. Jadi ini berkaitan dengan kasus Niaga Gas,” kata Fanshurullah sesaat sebelum memasuki Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan, Kamis (22/5/2025).
Nasional | Rabu, 21 Mei 2025 - 17:07 WIB
“Aksi ini bukan sekadar soal uang negara, tetapi juga soal nasib buruh. Puluhan ribu buruh Sritex hingga kini belum menerima THR dan pesangon mereka. Ini bentuk perampasan hak yang harus dihentikan,” tegas Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, Rabu (21/5/2025)
Nasional | Selasa, 20 Mei 2025 - 19:58 WIB
“Kami sangat mendukung proses hukum yang sedang berjalan. Ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan berintegritas di lingkungan Kemnaker,” ujar Sunardi kepada wartawan, Selasa (20/5/2025).
Nasional | Kamis, 24 April 2025 - 12:51 WIB
“Ini adalah pengadilan politik,” kata Hasto dalam surat pribadinya yang dibacakan oleh Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (24/4/2025).
Ragam | Jumat, 11 April 2025 - 10:27 WIB
“Kesulitan ekonomi saat ini memaksa pemerintahan Pak Prabowo melakukan efisiensi. Ini akibat salah urus negara yang dilakukan oleh Joko Widodo,” tulis Hasto dalam suratnya.
Hukum | Nasional | Jumat, 14 Maret 2025 - 13:57 WIB
“Saya tetap berpendirian, apa yang terjadi adalah kriminalisasi hukum yang dimotivasi oleh kepentingan politik dan kekuasaan. Oleh karena itu, saya adalah tahanan politik,” ungkap Hasto dengan tegas pada Jumat (14/3/2025).
Hukum | Nasional | Senin, 10 Maret 2025 - 19:52 WIB
Ronny Talapessy, penasihat hukum Hasto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima dakwaan dan berkas perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, ia menyoroti kecepatan pelimpahan perkara yang dinilai tidak wajar dan sarat kepentingan politik.