Nasional | Senin, 6 Oktober 2025 - 07:39 WIB
“ESDM memang menyusun draf awal, tapi setelah itu wajib melalui tahapan harmonisasi di Kemenkum dan pembahasan antar-kementerian sebelum ditetapkan Presiden. Jadi tidak bisa dikatakan ESDM lambat, karena prosesnya kolektif dan sudah diatur jelas dalam mekanisme hukum,” kata Jamaludin di Jakarta, dikutip Senin, (6/10/2025).
Pariwisata | Jumat, 3 Oktober 2025 - 09:30 WIB
“Kami bersyukur atas lahirnya UU Kepariwisataan ini. Ini bukan hanya aturan semata, tapi wujud komitmen kami agar pariwisata bisa menjadi instrumen penting pembangunan bangsa,” ujar Novita dalam forum Dialektika Demokrasi bertajuk “UU Kepariwisataan Disahkan, Angin Segar Pariwisata Nasional” di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Parlemen | Rabu, 1 Oktober 2025 - 14:19 WIB
“Saya kira ini momentum yang cukup baik. Hari ini, tepat 21 tahun DPD, kita juga menggelar Rapat Paripurna Luar Biasa. DPD kan lahir dari amandemen UUD 1945, meskipun faktanya kewenangannya dalam legislasi masih terbatas,” kata Dedi Iskandar dalam diskusi di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Parlemen | Rabu, 1 Oktober 2025 - 09:08 WIB
Pukul 10.00 WIB, Badan Legislasi (Baleg) menggelar rapat Panja untuk melanjutkan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Agenda dilanjutkan dengan rapat pleno untuk pengambilan keputusan hasil pembahasan.
Parlemen | Selasa, 30 September 2025 - 08:42 WIB
Baleg DPR RI
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri yang terdiri dari 14 organisasi. Pertemuan ini membahas upaya peningkatan kesejahteraan guru madrasah di seluruh Indonesia.
Nasional | Selasa, 30 September 2025 - 07:58 WIB
“SDM unggul adalah prasyarat utama agar BP BUMN dapat memainkan peran sebagai regulator strategis, bukan sekadar lembaga administratif,” ujar Christiany, Selasa (30/9/2025).
Parlemen | Senin, 29 September 2025 - 08:42 WIB
Isu yang diangkat beragam, mulai dari revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), evaluasi kinerja BUMN, konflik agraria dan HAM di Riau, hingga eliminasi penyakit tuberkulosis (TB).
Ekonomi | Kamis, 25 September 2025 - 12:51 WIB
“Rp60 triliun itu jumlah yang sangat besar. Jika berhasil ditarik, dapat menutupi sekitar 15–20 persen dari defisit APBN per Agustus 2025 yang mencapai Rp321,6 triliun. Dengan begitu, negara tidak perlu menerbitkan surat utang baru,” ujar Anis dalam wawancara bersama Trijaya FM, Rabu (24/9/2025).
Internasional | Kamis, 25 September 2025 - 08:38 WIB
“Indonesia sejak awal konsisten mengusung solusi dua negara untuk kemerdekaan Palestina. Namun, deklarasi ini tidak boleh berhenti pada pernyataan politik. Jika tidak diikuti tindakan nyata dari PBB dan dunia internasional, rakyat Palestina akan terus mengalami penjajahan, penindasan, bahkan genosida,” tegas Sukamta dalam keterangan tertulis, Kamis (25/9/2025).
Parlemen | Rabu, 24 September 2025 - 08:07 WIB
Komisi VI DPR RI menggelar RDPU bersama pakar hukum dari berbagai universitas, termasuk Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Jenderal Soedirman, dan STIH IBLAM.
