JAKARTA-Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta PhD, menegaskan bahwa deklarasi solusi dua negara (two-state solution) yang kembali disuarakan dalam Sidang Majelis Umum PBB harus segera diwujudkan dalam langkah nyata oleh komunitas internasional.
Menurutnya, tanpa implementasi konkret, deklarasi tersebut hanya akan menjadi simbol diplomasi tanpa memberikan dampak langsung bagi rakyat Palestina.
“Indonesia sejak awal konsisten mengusung solusi dua negara untuk kemerdekaan Palestina. Namun, deklarasi ini tidak boleh berhenti pada pernyataan politik. Jika tidak diikuti tindakan nyata dari PBB dan dunia internasional, rakyat Palestina akan terus mengalami penjajahan, penindasan, bahkan genosida,” tegas Sukamta dalam keterangan tertulis, Kamis (25/9/2025).
Sukamta juga menyoroti sikap Hamas yang selama ini dipersepsikan menolak solusi dua negara. Menurutnya, Hamas kini menunjukkan keterbukaan dengan menyambut baik deklarasi PBB, asalkan tuntutan mereka dipenuhi.
“Hamas telah menegaskan sikap politiknya, menyambut solusi dua negara sebagai peluang penting. Mereka menuntut gencatan senjata permanen, penghentian blokade, pertukaran tahanan, penghentian pembangunan pemukiman ilegal, dan penarikan Israel dari Gaza. Tuntutan ini harus benar-benar diwujudkan,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa dunia internasional tidak boleh lagi menutup mata terhadap penderitaan rakyat Palestina. “Deklarasi PBB harus diikuti mekanisme implementasi yang jelas, termasuk penghentian kejahatan Israel dan pengakuan penuh atas kedaulatan Palestina,” tambahnya.
Sukamta mengapresiasi langkah 11 negara, termasuk beberapa negara Eropa Barat, yang baru-baru ini mengakui Negara Palestina. Dengan tambahan ini, sudah 159 dari 193 negara anggota PBB yang memberikan pengakuan resmi terhadap Palestina.
“Pengakuan ini menunjukkan adanya pergeseran sikap global terhadap isu Palestina. Momentum ini harus dilanjutkan dengan aksi nyata. Salah satunya melalui tawaran Presiden Prabowo untuk mengirimkan pasukan Indonesia dalam misi perdamaian di bawah PBB,” ujarnya.
Legislator asal DI Yogyakarta itu menegaskan amanat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
“Indonesia wajib berdiri di garda depan mendukung kemerdekaan Palestina. Kita harus lebih aktif mendorong implementasi two-state solution melalui jalur diplomasi internasional, baik di PBB maupun OKI. Indonesia juga harus tegas mengecam Israel atas kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hukum internasional yang sudah dikategorikan sebagai genosida oleh penyelidik PBB,” tegasnya.
Sukamta menegaskan kembali bahwa DPR RI, khususnya Fraksi PKS, konsisten mendukung penuh perjuangan rakyat Palestina hingga terwujud negara yang merdeka, berdaulat, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota, serta menjamin hak kembali para pengungsi Palestina.
Penulis : lazir
Editor : ameri
