ACEH — Upaya memulihkan dunia pendidikan pascabencana terus dipercepat pemerintah. Di tengah berbagai keterbatasan akibat kerusakan infrastruktur, negara memastikan hak anak untuk tetap belajar tidak terhenti. Melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menargetkan seluruh sekolah terdampak bencana di Provinsi Aceh dapat direhabilitasi dan kembali beroperasi normal paling lambat tahun 2026.
Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, saat melakukan kunjungan kerja ke Aceh. Kunjungan itu sekaligus dirangkaikan dengan peresmian revitalisasi 23 satuan pendidikan yang dipusatkan di SMAN 1 Baktiya, Kabupaten Aceh Utara.
“Pemulihan sekolah pascabencana adalah bentuk kehadiran negara. Pendidikan tidak boleh berhenti, apa pun kondisinya,” ujar Abdul Mu’ti, Rabu (28/1).
Ia menegaskan, sekolah yang mengalami kerusakan berat akan dibongkar dan dibangun kembali di lokasi yang sama melalui pendanaan revitalisasi.
Secara nasional, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2,4 triliun untuk pemulihan satuan pendidikan terdampak bencana di wilayah Sumatra. Khusus Aceh Utara, rehabilitasi dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian penuh pada 2026. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar tidak ada lagi sekolah dengan bangunan rusak, atap bocor, maupun sanitasi yang tidak layak.
Berdasarkan data penanganan bencana per 15 Januari 2026, tercatat 171 satuan pendidikan terdampak. Rinciannya, jenjang SMK mencatat 93 sekolah terdampak dengan 99 data terverifikasi dan telah masuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) senilai Rp270 miliar. Pada jenjang SLB, terdapat 20 sekolah terdampak, 15 data terverifikasi, dan 13 PKS dengan nilai Rp3,98 miliar. Sementara itu, jenjang SKB/PKBM mencatat 58 sekolah terdampak, tujuh data terverifikasi, dan dua PKS senilai Rp198 juta. Total nilai bantuan PKS yang telah diproses mencapai Rp274,18 miliar.
Dalam kunjungan lapangan, Mendikdasmen meninjau langsung sejumlah sekolah terdampak untuk memastikan kondisi bangunan serta percepatan rehabilitasi. Beberapa lokasi yang dikunjungi antara lain SMK Kesuma Bangsa, SMPN 2 Mutiara Batu, SMKN Baktiya, SMPN 7 Muhammadiyah, SDN 9 Jambo Aye, hingga Sekolah Darurat dan TK Liwaul Hamdi.
Program revitalisasi ini tidak hanya menyasar perbaikan ruang kelas, tetapi juga peningkatan fasilitas pendukung seperti toilet, perpustakaan, laboratorium, serta ruang praktik. Tujuannya menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan mendukung tumbuhnya karakter serta kepercayaan diri peserta didik.
Abdul Mu’ti juga mengungkapkan adanya kerja sama dengan TNI Angkatan Darat dalam pembangunan unit sekolah baru. “Untuk kelas darurat, kami bekerja sama dengan berbagai kementerian dan organisasi masyarakat agar prosesnya lebih cepat. Sementara pembangunan unit sekolah baru dilakukan bersama TNI AD,” jelasnya.
Ia berharap kerusakan ringan dan sedang dapat dituntaskan sebelum tahun ajaran baru 2026–2027. Adapun sekolah yang harus direlokasi dan dibangun ulang dengan jumlah ruang kelas besar diperkirakan membutuhkan waktu lebih dari setengah tahun. “Namun kami optimistis seluruh penanganan bisa berjalan tahun ini, karena anggaran sudah tersedia dan sistem pengelolaannya terus kami percepat,” pungkasnya.
Melalui percepatan rehabilitasi ini, Kemendikdasmen berharap kegiatan belajar mengajar di wilayah terdampak bencana dapat kembali berjalan optimal dan berkelanjutan, sekaligus menjadi fondasi kuat bagi masa depan pendidikan anak-anak Aceh.
Penulis : lazir
Editor : ameri
