JAKARTA – Pemerintah memperluas langkah strategis untuk mengatasi angka anak tidak sekolah (ATS) di Indonesia. Setelah sukses diuji coba pada 2025 bagi anak pekerja migran di Malaysia, program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) jenjang pendidikan menengah kini resmi diperluas ke 34 provinsi dengan target menjangkau 3.500 ATS agar kembali mengenyam pendidikan.
Peluncuran implementasi PJJ skala penuh ini dilakukan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, sebagai bagian dari komitmen menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif dan merata di seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pendidikan harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
“Pendidikan tidak lagi dipandang hanya sebagai kegiatan formal di ruang kelas, tetapi sebagai proses pembelajaran yang harus mampu menjangkau siapa pun. Karena itu, kami ingin memastikan mereka yang selama ini tidak terjangkau dapat kembali belajar. PJJ menjadi solusi nyata untuk menjawab tantangan pemerataan akses pendidikan,” ujarnya di Kabupaten Tangerang, Kamis (23/4/2026).
Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Menurutnya, Kemendikdasmen terus mendorong inovasi pembelajaran berbasis teknologi, termasuk pembangunan studio pembelajaran agar guru-guru terbaik dapat mengajar secara langsung ke berbagai daerah.
“Super aplikasi Rumah Pendidikan kami kembangkan untuk mendukung digitalisasi pembelajaran yang bisa diakses siapa saja. Namun, PJJ tidak hanya soal teknologi, tetapi juga harus menekankan pembentukan karakter dan penguatan kompetensi. Di sinilah peran guru menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan, dan karakter peserta didik,” jelasnya.
Pada tahap awal, sebanyak 20 sekolah ditetapkan sebagai mitra dan pionir pelaksanaan program ini. Abdul Mu’ti berharap sekolah-sekolah tersebut mampu menjadi contoh praktik baik dalam penyelenggaraan PJJ di Indonesia.
“Kami berharap sekolah-sekolah ini dapat menjadi model yang bisa direplikasi secara luas, sekaligus menjadi solusi nyata dalam menghadirkan pendidikan yang merata, inklusif, dan berkualitas bagi seluruh anak bangsa,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin, menyebutkan bahwa perluasan PJJ merupakan bagian dari upaya meningkatkan mutu sekaligus pemerataan akses pendidikan, terutama bagi kelompok yang menghadapi berbagai hambatan.
Berdasarkan data Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), jumlah ATS jenjang pendidikan menengah saat ini mencapai sekitar 1,13 juta dari total 4 juta ATS di Indonesia. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari geografis, ekonomi, hingga sosial.
“Karena itu, mereka membutuhkan layanan pendidikan yang fleksibel dan khusus seperti PJJ. Program ini kami prioritaskan untuk daerah 3T, wilayah dengan angka ATS tinggi, daerah rawan bencana, serta Sekolah Indonesia Luar Negeri yang memiliki banyak anak pekerja migran,” ungkap Tatang.
Ia menambahkan, PJJ menyasar anak usia 16 hingga 18 tahun dengan status ATS sebagai prioritas utama penerima manfaat program.
Pada 2025, pelaksanaan PJJ melibatkan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), Malaysia, serta SMAN 2 Padalarang sebagai sekolah induk. Memasuki 2026, program ini diperluas dengan melibatkan 21 sekolah induk, termasuk SIKK yang berperan sebagai pusat komando penyelenggaraan di wilayah tersebut.
Selain itu, sebanyak 62 sekolah mitra turut dilibatkan untuk mendukung layanan pembelajaran, mulai dari penyediaan ruang belajar luring hingga pendampingan melalui tutor lokal bagi peserta didik PJJ.
Penulis : lazir
Editor : ameri
