JAKARTA – Pembangunan infrastruktur dan transportasi publik dinilai belum menjadi prioritas yang sebanding dengan kebutuhan masyarakat. Di tengah ambisi mewujudkan Indonesia Emas 2045, konektivitas daerah, keselamatan lalu lintas, dan layanan angkutan umum masih menghadapi persoalan serius.
Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menilai pemerintah perlu mengevaluasi arah kebijakan pembangunan agar manfaatnya tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu.
“Transportasi yang andal merupakan syarat penting bagi negara yang ingin maju. Dampaknya bukan hanya memperlancar mobilitas, tetapi juga menekan biaya logistik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Djoko, Selasa (20/10/2026).
Djoko menyoroti pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP) yang dinilai belum menunjukkan lompatan signifikan. Keterbatasan jalan dan angkutan umum membuat warga kesulitan menjangkau sekolah, rumah sakit, serta pusat perekonomian.
Salah satu pekerjaan besar adalah penyelesaian jalan paralel perbatasan pada koridor Malinau–Krayan, Kalimantan Utara, yang ditargetkan rampung pada 2029 dengan alokasi anggaran Rp32 triliun.
Menurut Djoko, pemerintah perlu mengupayakan percepatan pembangunan agar masyarakat perbatasan segera menikmati manfaat konektivitas yang lebih baik.
“Jangan sampai masyarakat di wilayah perbatasan terus terisolasi karena akses jalan dan transportasi yang terbatas. Infrastruktur harus membuka akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bagi seluruh warga,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada proyek besar, termasuk rencana perpanjangan kereta cepat hingga Surabaya, sementara kebutuhan infrastruktur dasar di luar Jawa belum terpenuhi secara merata.
Selain infrastruktur, Djoko menyoroti pentingnya menjaga anggaran keselamatan transportasi. Pemangkasan anggaran berisiko mengganggu pemeriksaan kelaikan kendaraan, pengawasan armada, dan inspeksi prasarana transportasi.
Data Korlantas Polri yang diolah Bappenas pada 2025 mencatat 158.508 kejadian kecelakaan lalu lintas dengan 24.296 korban meninggal dunia. Sepeda motor mendominasi kendaraan yang terlibat, dengan proporsi 77,4 persen.
Djoko menilai tingginya penggunaan sepeda motor juga berkaitan dengan terbatasnya layanan angkutan umum yang mampu menjangkau kebutuhan masyarakat.
“Keselamatan transportasi harus menjadi prioritas. Jangan sampai keterbatasan anggaran membuat pengawasan di lapangan tidak optimal dan keselamatan pengguna jalan menjadi taruhannya,” tegasnya.
Ia mengingatkan, program peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda, perlu didukung sistem mobilitas yang aman agar anak-anak dan generasi muda terlindungi dalam perjalanan sehari-hari.
Djoko juga mempertanyakan realisasi komitmen pembenahan angkutan umum yang disampaikan dalam kampanye Pilpres 2024.
Dari 552 pemerintah daerah di Indonesia, menurut data yang disampaikannya, baru 46 daerah atau sekitar 8 persen yang menyelenggarakan transportasi umum modern menggunakan APBD.
Sementara itu, anggaran pembenahan angkutan umum yang mencapai Rp582,98 miliar pada 2023 direncanakan turun menjadi Rp82,6 miliar pada 2026. Untuk 2027, anggaran stimulus sebesar Rp100 miliar disebut akan menyasar lima kota, yakni Manado, Bekasi, Depok, Balikpapan, dan Pontianak.
Padahal, transportasi umum modern dapat menekan kemacetan, mengurangi polusi, meningkatkan keselamatan, dan meringankan biaya perjalanan masyarakat.
“Transportasi umum tidak boleh berhenti sebagai janji kampanye atau program di beberapa kota saja. Pemerintah harus memiliki kemauan politik untuk menghadirkan layanan yang aman, terjangkau, dan terintegrasi,” kata Djoko.
Di tengah keterbatasan anggaran daerah, Djoko menilai upaya Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyiapkan pembangunan jalan usaha tani layak menjadi contoh.
Pemprov Maluku Utara mengidentifikasi kebutuhan pembangunan dan penanganan jalan usaha tani sekitar 5.000 kilometer. Pemerintah daerah juga menyiapkan metode stabilisasi tanah menggunakan bahan aditif dan semen, dengan perkiraan biaya Rp200 juta hingga Rp250 juta per kilometer.
Djoko mendorong agar pemerintah pusat dan daerah lebih serius mengalokasikan anggaran untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur, khususnya di kawasan yang belum terhubung dengan baik.
Ia mengusulkan agar sedikitnya 10 persen anggaran pembangunan diarahkan untuk mempercepat pemerataan infrastruktur dan memperbaiki sistem transportasi.
“Indonesia maju tidak cukup hanya dibangun melalui proyek-proyek besar. Jalan penghubung desa, akses menuju sekolah dan rumah sakit, serta transportasi umum yang aman dan terjangkau harus menjadi prioritas,” pungkasnya.
Menurut Djoko, pemerataan konektivitas menjadi salah satu kunci agar masyarakat di luar Jawa memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dan menikmati hasil pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Penulis : lazir
Editor : ami
