JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengingatkan 162 pejabat yang baru dilantik agar tidak menjadikan jabatan sebagai sekat antara pemerintah dan masyarakat. Sebaliknya, mereka diminta membangun birokrasi pendidikan yang ramah, adaptif, dan mampu memberikan solusi bagi kebutuhan publik.
Pesan tersebut disampaikan Abdul Mu’ti saat melantik pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Rabu (14/10/2026). Ia menegaskan, jabatan bukan sekadar posisi dalam struktur organisasi, melainkan amanah yang harus diwujudkan melalui pelayanan nyata.
“Mari kita bangun birokrasi yang tidak birokratis. Mari menjadi aparatur negara yang melayani masyarakat dan memudahkan semua urusan,” tegas Abdul Mu’ti.
Sebanyak 162 pejabat dilantik dalam kesempatan tersebut. Mereka terdiri atas satu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, yakni Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta Abdullah Faqih; satu Pejabat Fungsional Ahli Utama, Abdul Gani; 46 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II; 69 pejabat administrator; serta 45 pejabat pengawas.
Abdul Mu’ti mengucapkan selamat kepada para pejabat yang menerima penugasan baru. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran kementerian yang telah berkontribusi terhadap berbagai capaian selama dua tahun terakhir.
Menurut dia, keberhasilan organisasi tidak lahir dari kerja satu orang, tetapi merupakan hasil kolaborasi dan dedikasi seluruh pegawai. Karena itu, rotasi, mutasi, dan promosi perlu dipandang sebagai bagian dari pengembangan organisasi untuk memperkuat kinerja serta meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.
Dalam arahannya, Abdul Mu’ti menyampaikan tiga pesan utama kepada para pejabat yang baru dilantik. Pertama, membangun budaya kerja yang ramah dan santun, bukan hanya sebagai program kementerian, melainkan sebagai karakter setiap insan pendidikan.
Budaya tersebut, kata dia, harus tercermin dalam sikap responsif, akuntabel, adaptif, serta kemampuan membangun hubungan kerja yang harmonis. Pejabat juga dituntut menjaga integritas, bertanggung jawab atas amanah yang diberikan, dan mengutamakan kepentingan bangsa serta negara.
“Hubungan antarsesama perlu dibangun dengan semangat asah, asih, dan asuh,” pesannya.
Ia juga meminta para pejabat menjadi teladan, baik di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat. Peningkatan kapasitas diri menjadi hal penting agar mereka mampu menjalankan tugas secara profesional di tengah perubahan dan tantangan dunia pendidikan.
Pesan kedua berkaitan dengan kepemimpinan. Abdul Mu’ti meminta para pejabat menjadi pemimpin yang agile, bukan fragile—tangkas dan adaptif, bukan mudah goyah ketika menghadapi perubahan.
Menurut dia, pemimpin perlu memiliki visi yang jelas, ketangkasan dalam mengambil langkah, serta ketangguhan menghadapi persoalan. Kemampuan mencari terobosan dan menyelesaikan masalah di tengah keterbatasan juga menjadi bekal penting dalam menjalankan tugas.
Tantangan pendidikan yang terus berkembang, lanjutnya, menuntut pejabat untuk tidak terpaku pada pola kerja lama. Mereka harus mampu menyesuaikan diri, mencari solusi, dan menjaga ketahanan mental agar organisasi tetap berjalan efektif.
Pesan ketiga adalah memperkuat kolaborasi. Abdul Mu’ti menilai capaian kementerian hanya dapat dipertahankan apabila seluruh jajaran bekerja bersama, membangun kemitraan, dan saling mendukung.
“Kinerja yang baik hanya dapat dipertahankan melalui kerja bersama, kemitraan yang kuat, dan kesediaan untuk saling mendukung,” ujarnya.
Abdul Mu’ti kembali mengingatkan bahwa jabatan tidak boleh membuat pejabat bersikap elitis atau menciptakan jarak dengan masyarakat. Posisi dalam birokrasi justru harus menjadi sarana untuk mempercepat penyelesaian persoalan dan mempermudah akses terhadap layanan pendidikan.
Ia berharap para pejabat mampu menerjemahkan arahan tersebut ke dalam cara kerja sehari-hari, mulai dari membangun komunikasi yang terbuka hingga memastikan setiap urusan masyarakat ditangani secara responsif.
Pada akhir sambutannya, Abdul Mu’ti turut menyampaikan terima kasih kepada keluarga para pejabat atas dukungan yang diberikan. Menurut dia, dukungan keluarga memiliki peran penting, terutama ketika tugas mengharuskan pejabat bekerja di berbagai daerah dengan tantangan akses dan keterbatasan fasilitas.
Melalui pelantikan ini, Kemendikdasmen diharapkan semakin memperkuat tata kelola yang berintegritas, adaptif, dan kolaboratif. Para pejabat yang baru dilantik pun diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memastikan pelayanan pendidikan semakin dekat dengan masyarakat dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan pendidikan Indonesia.
Penulis : dafri jh
Editor : ami
