JAKARTA — Jelang pemberangkatan jemaah haji tahun 1446 H/2025 M, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjamin pelaksanaan ibadah haji yang maslahat, aman, nyaman, dan sehat. Seluruh kementerian dan lembaga diminta bersinergi demi mewujudkan ibadah haji yang tidak hanya tertib, tapi juga berorientasi pada kepuasan dan keselamatan jemaah.
“Ini kerja bersama. Bagaimana pelaksanaan ibadah haji berjalan dengan tepat. Jadi kita butuh sinergi dari semua pihak,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri secara daring, Kamis (1/5/2025).
Dalam rapat tersebut, Pratikno menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari aspek pembiayaan, kesehatan, keselamatan perjalanan, hingga pelayanan spiritual. Ia juga menekankan agar pelayanan haji tahun ini semakin inklusif, terutama bagi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas.
Jadwal Keberangkatan dan Kuota Jemaah
Berdasarkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1446 H/2025 M dari Kementerian Agama, jemaah Indonesia mulai masuk asrama haji pada 1 Mei 2025. Keberangkatan gelombang pertama menuju Madinah dijadwalkan pada 2 Mei, disusul gelombang kedua ke Jeddah pada 17 Mei 2025. Tahun ini, Indonesia mendapat kuota sebanyak 221.000 jemaah.
“Jumlah jemaah ini terbesar kedua di dunia, setelah Arab Saudi. Maka persiapan yang matang adalah keniscayaan,” ujar Pratikno.
Aspek Layanan Diperkuat
Pratikno mengurai empat aspek utama yang menjadi fokus penyelenggaraan haji:
Maslahat: Menyangkut tata kelola dana haji, transparansi pembiayaan, serta penyembelihan dan distribusi daging DAM—yang diusulkan dapat dilakukan di Indonesia.
Keselamatan: Mencakup ramp check kelayakan pesawat, layanan embarkasi-debarkasi, dan jalur cepat (fast track) di Bandara Soekarno-Hatta, Adi Sumarmo Solo, serta Juanda Surabaya.
Kekhusyukan: Termasuk pembinaan jemaah dan petugas, penyediaan transportasi serta akomodasi yang nyaman, serta bimbingan manasik berbasis syariah.
Kesehatan: Menyangkut layanan vaksinasi, kesiapan fasilitas kesehatan, dan kualitas konsumsi bagi jemaah.
“Kita ingin jemaah pulang menjadi haji yang mabrur, puas dengan pelayanan, dan mendapatkan pengalaman spiritual yang mendalam,” tegas Pratikno.
Koordinasi di Dalam dan Luar Negeri
Dalam aspek pelayanan di Arab Saudi, pemerintah juga memastikan kuota petugas haji sebesar 2 persen dari total jemaah atau sebanyak 4.420 orang dapat terpenuhi. Pemerintah juga tengah menyelesaikan penyesuaian rute penerbangan, menyiapkan skema tanazul di Mina (sistem pergiliran tempat), dan memitigasi potensi kepadatan di kawasan Masyair (Arafah, Muzdalifah, dan Mina).
Untuk jangka pendek, kata Pratikno, fokus pemerintah adalah memastikan seluruh tahapan ibadah tahun ini berjalan lancar. Namun, ia menegaskan perlunya menyiapkan skenario jangka panjang guna mengantisipasi tantangan yang sama di masa depan.
“Setelah pelaksanaan haji selesai, kita akan bahas lebih lanjut langkah-langkah perbaikan secara menyeluruh,” tutupnya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochammad Irfan Yusuf, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah, serta perwakilan dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Luar Negeri.
