JAKARTA — Pemerintah mulai menyiapkan langkah serius untuk memulihkan kondisi muara sungai di sejumlah wilayah Sumatera yang terdampak bencana. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan penanganan muara sebagai bagian penting dari rehabilitasi dan rekonstruksi, mengingat perannya yang krusial dalam mengendalikan banjir serta menjaga kelancaran aliran sungai ke laut.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan, penanganan muara tidak bisa dilakukan dengan pendekatan seragam. Setiap muara memiliki karakteristik berbeda, baik dari sisi debit air, tingkat sedimentasi, hingga dampak bencana yang ditimbulkan.
“Penanganan muara harus sangat teknis dan tidak bisa disamaratakan. Banyak muara besar yang mengalami pendangkalan berat pascabencana dan membutuhkan pengerukan dengan kapal keruk atau dredger,” ujar Dody, dikutip Selasa (20/1/2026)
Menurutnya, penggunaan alat berat darat seperti excavator tidak cukup untuk mengatasi sedimentasi di muara-muara besar. Dari total 23 muara terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, hanya sekitar satu hingga tiga lokasi yang memungkinkan ditangani tanpa kapal keruk.
“Sebagian besar memang harus menggunakan dredger. Hanya beberapa muara kecil yang bisa ditangani dengan pola seperti di Krueng Meureudu,” jelasnya.
Berdasarkan inventarisasi Kementerian PU, terdapat 23 muara sungai yang terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. Di Aceh tercatat delapan muara terdampak, dengan satu lokasi sudah ditangani, dua dalam tahap perencanaan, dan lima lainnya belum tertangani.
Sementara di Sumatera Utara terdapat 11 muara terdampak, dengan delapan masuk rencana penanganan dan tiga belum tertangani. Adapun di Sumatera Barat terdapat empat muara terdampak, tiga di antaranya telah ditangani dan satu dalam perencanaan.
Menteri Dody menekankan, pengerukan muara tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Seluruh proses harus diawali dengan desain teknis yang matang, termasuk penentuan lokasi pembuangan material hasil pengerukan.
“Materialnya bisa dimanfaatkan untuk tanggul, dibuang ke laut, atau untuk kebutuhan teknis lainnya. Tapi desainnya harus benar agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari,” kata Dody.
Ia menambahkan, untuk muara besar, penanganan akan masuk dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi, bukan sekadar tanggap darurat. Sementara pada masa darurat ini, Kementerian PU memprioritaskan langkah cepat seperti penguatan tanggul eksisting, khususnya di kawasan perkotaan, serta normalisasi sungai di titik-titik kritis.
“Untuk muara kecil yang bisa ditangani tanpa dredger, pekerjaannya akan kita mulai dalam beberapa hari ke depan. Sedangkan muara besar harus menunggu desain selesai agar hasilnya berkelanjutan,” ujarnya.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan, Feriyanto Pawenrusi, menambahkan bahwa kondisi muara sangat menentukan efektivitas pengendalian banjir di wilayah hulu dan hilir.
“Kalau muara tersumbat, air dari hulu akan meluap ke permukiman karena sulit mengalir ke laut. Jadi sebaik apa pun normalisasi di hulu, tidak akan optimal kalau muaranya bermasalah,” kata Feriyanto.
Ke depan, penanganan muara akan terintegrasi dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, agar fungsi sungai dapat pulih optimal sekaligus menekan risiko bencana hidrometeorologi di masa mendatang.
Penulis : lazir
Editor : ameri
