JAKARTA — Penguatan sektor riil dinilai menjadi fondasi utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,4 persen pada 2026.
Penegasan ini disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, yang menilai pertumbuhan ekonomi hanya akan berkelanjutan jika ditopang aktivitas produksi, distribusi, dan usaha riil yang kuat hingga ke tingkat akar rumput.
“UMKM dan sektor produktif nasional harus didorong secara optimal melalui dukungan permodalan, teknologi, dan akses pasar. Di situlah mesin ekonomi Indonesia bekerja secara nyata,” ujar Herman Khaeron saat menjadi pembicara dalam Proklamasi Democracy Forum (PDF) di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (18/12/2025).
Menurut Herman, ketidakpastian ekonomi global menuntut pemerintah untuk tidak hanya bertumpu pada stabilitas makro. Yang tak kalah penting, kata dia, adalah memastikan sektor riil terus bergerak dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Penguatan UMKM, industri pengolahan, serta sektor produktif daerah dinilai menjadi kunci menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada 2026.
Senada dengan itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis (BRAINS) Partai Demokrat, Ahmad Khoirul Umam, menilai target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, bahkan hingga 5,6 persen sebagaimana diproyeksikan Bappenas dan Kementerian Keuangan, masih sangat realistis untuk dicapai.
“Target optimistis itu realistis bila mesin ekonomi nasional bekerja optimal, terutama melalui penguatan sektor riil dan re-industrialisasi sektor-sektor strategis,” kata Umam.
Umam menekankan pentingnya memaksimalkan program berskala besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai penggerak ekonomi desa. Dengan tata kelola yang kuat dan integrasi digital, program tersebut diyakini memiliki multiplier effect besar bagi UMKM pangan, pertanian, dan logistik lokal, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi domestik.
Selain itu, BRAINS Demokrat mendorong reformasi kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) agar tidak semata berorientasi pada penyerapan anggaran, melainkan menjadi instrumen fiskal berbasis kinerja.
“Inovasi kebijakan daerah dan dampak ekonomi riil harus menjadi ukuran utama dalam distribusi fiskal ke depan,” tegas Umam.
Dari sisi pembangunan, Umam juga menyoroti pentingnya infrastruktur yang lebih cerdas dan tangguh, terutama dalam menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim. Infrastruktur yang resilien dinilai mampu melindungi aktivitas ekonomi sekaligus menjaga kepercayaan investor.
Tak kalah penting, ia menekankan urgensi penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap praktik dark economy, seperti judi online, pinjaman ilegal, penipuan digital, penyelundupan, hingga impor ilegal.
“Tanpa kepastian hukum, kebijakan ekonomi sebaik apa pun akan kehilangan kredibilitas. Pemberantasan ekonomi gelap adalah prasyarat utama terciptanya iklim investasi yang sehat,” ujarnya.
Terakhir, Umam menilai reformasi BUMN melalui Danantara perlu dipercepat secara profesional dan strategis agar BUMN benar-benar menjadi mesin akselerasi pembangunan dan daya saing nasional.
Ia optimistis, jika seluruh agenda tersebut dijalankan secara konsisten dan terkoordinasi, pertumbuhan ekonomi nasional tidak hanya mampu mencapai target 5,4 persen, tetapi juga menjadi lebih berkualitas dan berkelanjutan.
“Pertumbuhan yang kuat hanya bisa lahir ketika sektor riil bergerak, dari desa hingga kota, dari kebijakan hingga implementasi,” pungkasnya.
Penulis : lazir
Editor : ameri
