JAKARTA – Capaian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang menembus angka 5.000.198 ton menjadi sorotan, tidak hanya sebagai rekor baru, tetapi juga sebagai indikator keberhasilan pembenahan sektor pangan nasional. Di balik angka tersebut, kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dinilai menunjukkan pendekatan teknokratis yang kuat, berbasis data, serta berani mengambil langkah konkret.
Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, menilai gaya kepemimpinan tersebut menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan krusial, termasuk pemberantasan mafia beras yang selama ini merusak stabilitas ekonomi nasional.
Menurut Azmi, capaian stok beras tertinggi sepanjang sejarah itu tidak lepas dari kebijakan yang terukur dan berbasis data yang diterapkan Kementerian Pertanian.
“Jadi bapak tidak hanya retoris, tapi merubah kegiatan berdasarkan data. Kalau saya sebagai dosen melihat bapak, bapak punya integritas teknokratisnya,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).
Ia menegaskan, pola kepemimpinan yang dijalankan tidak berhenti pada wacana, melainkan diwujudkan dalam langkah nyata yang menyentuh akar persoalan di lapangan.
Azmi juga menyoroti sistem kepemimpinan yang dinilai jelas dan terarah dalam membenahi berbagai persoalan klasik di sektor pangan, mulai dari distribusi pupuk hingga praktik kecurangan dalam tata niaga beras.
“Sistem kepemimpinan bapak juga jelas. Bapak menyelesaikan masalah pupuk, pemberantasan mafia beras tadi, beras oplosan, tidak sesuai standar mutu beras, permainan harga dan kelangkaan, memberikan efek jera terhadap pelaku yang curang, termasuk penanganan korupsi di internal, serta penyalahgunaan bantuan dan pupuk, semuanya terlihat jelas dan terarah,” tegasnya.
Dalam perspektif hukum, Azmi menilai pendekatan teknokratis tersebut tetap berjalan dalam koridor yang tepat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara kebijakan dan penegakan hukum agar tercipta keseimbangan.
“Ini kan tetap berkaitan dengan persoalan hukum. Walaupun tadi Pak Menteri menyampaikan ada kekecewaan terhadap oknum penegak hukum, namun kerja-kerja ini tetap membutuhkan kolaborasi dengan hukum. Tidak mungkin berjalan tanpa hukum, karena hukum menjadi penyeimbang sekaligus memberi ketegasan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia melihat kepemimpinan yang kuat juga tercermin dari kemampuan menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, dan pelaku usaha tanpa adanya ego sektoral.
“Tidak ada ego sektoral dari pihak manapun. Ini menjadi sinyal positif karena kebijakan berjalan secara proporsional, menyeimbangkan kepentingan negara, pelaku usaha, dan masyarakat. Dampaknya, masyarakat tidak lagi merasakan keresahan akibat kelangkaan beras,” lanjutnya.
Azmi turut mengapresiasi keberanian Menteri Pertanian dalam bersikap tegas dan terbuka kepada publik, termasuk dalam penyampaian data serta pengelolaan anggaran negara secara transparan.
“Keberanian Pak Menteri untuk tidak berkompromi dengan kepentingan tertentu dan berani membuka data secara transparan menunjukkan arah kepemimpinan yang jelas dan akuntabel,” katanya.
Ia bahkan menilai paparan yang disampaikan tidak hanya informatif, tetapi juga memberikan nilai edukasi bagi masyarakat luas.
“Saya melihat paparannya luar biasa. Ini bisa menjadi contoh keterbukaan kepada publik sekaligus pembelajaran bahwa bangsa ini harus dibangun dengan kejujuran dan kegigihan. Seperti yang disampaikan Pak Menteri, jangan ada dusta di antara kita,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa seluruh langkah yang diambil berangkat dari komitmen untuk membenahi sistem secara menyeluruh, terutama dalam memastikan keakuratan data.
“Maksud saya, ada pihak-pihak yang menguatkan data yang keliru. Itu yang ingin kita akhiri. Kita ingin Indonesia yang terbaik,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya profesionalitas dan integritas dalam setiap pelaksanaan tugas, serta menolak segala bentuk praktik yang tidak transparan.
Dengan capaian CBP yang menembus 5.000.198 ton, Kementerian Pertanian optimistis fondasi ketahanan pangan nasional semakin kokoh. Capaian ini sekaligus menjadi bukti bahwa pembenahan tata kelola yang konsisten dan berbasis data mampu menghasilkan hasil nyata dan signifikan.
Penulis : lazir
Editor : ameri
