JAKARTA – Direktur Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah Putra, memberikan komentar terkait pelantikan serentak yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto terhadap 961 kepala daerah beserta wakilnya.
Pelantikan yang berlangsung di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 20 Januari 2025, ini menjadi sejarah sebagai pertama kalinya dilaksanakan secara bersamaan.
Acara dimulai dengan kirab dari Monas menuju Istana, diikuti dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pelantikan para gubernur-wakil gubernur.
Selain itu, Keputusan Menteri Dalam Negeri (Keppres) juga dibacakan terkait pengesahan para bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota.
Menurut Dedi, meskipun pelantikan serentak ini tidak menimbulkan masalah, ada hal yang perlu dikoreksi.
“Sebetulnya, Presiden seharusnya hanya melantik para gubernur, sementara untuk bupati dan wali kota sebaiknya dilantik oleh Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, yang telah mendapatkan Keppres,” ujarnya.
Ia menilai bahwa pelantikan seluruhnya oleh Presiden menunjukkan adanya dominasi politik yang berlebihan.
“Hal ini menciptakan nuansa yang memperlihatkan Presiden mulai menggemari seremonial yang menempatkan dirinya sebagai penguasa tunggal di berbagai tingkatan pemerintahan,” tutup Dedi. ***.
Penulis : lazir
Editor : ameri
