JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memasuki pekan kerja yang padat pada Selasa (18/11/2025) dengan sejumlah agenda penting, mulai dari rapat paripurna, diskusi legislasi, hingga rapat komisi yang membahas berbagai isu strategis lintas sektor.
Pagi Hari: Penetapan Ketua BKSAP dan Paripurna Bahas IHPS hingga RKUHP
Agenda dimulai pukul 09.00 WIB dengan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) yang menggelar rapat pleno untuk menetapkan Ketua BKSAP DPR RI di Ruang Diplomasi.
Setengah jam berselang, Rapat Paripurna menjadi pusat perhatian. Lima agenda utama dijadwalkan dibahas, mulai dari penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I BPK RI Tahun 2025, hingga pengambilan keputusan tingkat II terhadap RUU Hukum Acara Pidana.
Paripurna juga memuat penyampaian pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU Perubahan Keempat UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian, sebelum dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Selain itu, Komisi XI turut melaporkan hasil fit and proper test terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) pemeriksa laporan keuangan BPK RI Tahun 2025. Paripurna ditutup dengan agenda penetapan penyesuaian mitra komisi.
Siang Hari: Baleg Matangkan Revisi UU Hak Cipta
Memasuki pukul 13.00 WIB, Badan Legislasi (Baleg) menggelar RDPU dengan beragam pemangku kepentingan—mulai dari penulis buku, produser film, penerbit, promotor musik hingga LMK—sebagai bagian dari harmonisasi RUU Perubahan UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta.
Di jam yang sama, Komisi I menerima kunjungan Kepala Perwakilan Sementara Korea Selatan untuk Indonesia, Mr. Park Soo-deok, di Ruang Delegasi Nusantara II.
Komisi VI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Koperasi RI serta RDP dengan Direktur Utama PT Agrinas Panhan Nusantara untuk membahas infrastruktur Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.
Komisi IX menggelar rapat Panja Revisi RUU Ketenagakerjaan dengan melibatkan akademisi dari UI, UGM, dan Perkumpulan Pengajar serta Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI).
Komisi XII turut menggelar RDP dan RDPU berkaitan dengan pengelolaan limbah B3 dan non-B3, menghadirkan Deputi KLH, BPLH, serta perwakilan dari PT Harrosa Darma Nusantara dan PT Harosindo Teknologi Indonesia.
Komisi XIII mengadakan Rapat Panja Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) dengan agenda penyusunan program kerja.
Forum Legislasi Soroti Perlindungan Saksi dan Korban
Masih di jam yang sama, Kaukus Wartawan Parlemen (KWP) menggelar Forum Legislasi bertema “Upaya Konkret DPR RI Memaksimalkan Perlindungan bagi Saksi dan Korban Lewat RUU PSDK.” Forum menghadirkan Wakil Ketua Komisi XIII Sugiat Santoso, Anggota Baleg Ahmad Irawan, dan Anggota LPSK Susilaningtias sebagai narasumber, dengan Saktia Andri Susilo sebagai moderator.
Sore Hari: Pembahasan Lanjutan Kompleks Kemayoran dan Sengketa Pertanahan Surabaya
Pukul 14.00 WIB, Komisi XIII melanjutkan rapat Panja untuk Pusat Pengelolaan Kompleks Kemayoran.
Sementara itu, pukul 15.00 WIB Komisi II menggelar RDP dan RDPU mengenai sengketa pertanahan di Surabaya, Jawa Timur. Rapat menghadirkan perwakilan Kementerian ATR/BPN, Kanwil BPN Jatim, BPN Surabaya I, Wali Kota Surabaya, Forum Aspirasi Tanah Warga (FATWA), dan PT Dharma Bhakti Adijaya.
Penutupan Hari Kerja: Baleg Bahas RUU Pelindungan Saksi dan Korban
Agenda parlemen ditutup pukul 16.00 WIB dengan RDP Baleg bersama LPSK dalam rangka harmonisasi RUU tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
Penulis : lazir
Editor : ameri
