Kemendes PDT Gandeng Bank Dunia, 15 Ribu Desa Maju Siap Naik Kelas Jadi Desa Mandiri

- Penulis

Selasa, 7 Oktober 2025 - 08:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mendes PDT Yandri Susanto bersama Wakil Menteri Ahmad Riza Patria mengunjungi Kantor Kementerian PPNBappenas. (dok. kemendes)

Mendes PDT Yandri Susanto bersama Wakil Menteri Ahmad Riza Patria mengunjungi Kantor Kementerian PPNBappenas. (dok. kemendes)

JAKARTA – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menjalin kerja sama strategis dengan Bank Dunia (World Bank) untuk mempercepat transformasi 15 ribu Desa Maju menjadi Desa Mandiri. Program besar ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat ekonomi desa sekaligus mendukung pembangunan nasional berkelanjutan.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto bersama Wakil Menteri Ahmad Riza Patria mengunjungi Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (6/10/2025).

Keduanya diterima langsung oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy untuk membahas detail kerja sama tersebut.

“Desa Maju sekarang ada sekitar 23 ribu. Target kami, 15 ribu di antaranya akan naik kelas menjadi Desa Mandiri. Untuk itu dibutuhkan intervensi program yang tepat dan berkelanjutan,” ujar Yandri usai pertemuan.

Menurutnya, karena keterbatasan anggaran APBN, Kemendes PDT menggandeng Bank Dunia yang siap mendukung dari sisi pembiayaan dan pendampingan teknis. Kerja sama ini tetap akan berada di bawah koordinasi dan pengawasan Bappenas agar sejalan dengan arah pembangunan nasional.

“Kami optimistis kolaborasi dengan Bank Dunia ini akan berjalan baik. Jika tidak ada hambatan, program akan dimulai pada awal 2026 dan berlangsung selama lima tahun,” tambah Yandri.

Lebih lanjut, Bank Dunia akan memberikan pendampingan dalam pengembangan ekonomi hijau, pembentukan desa tematik, dan pusat produksi di tingkat desa. Program ini juga akan disinergikan dengan kebijakan prioritas pemerintah, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan memastikan desa mampu menyediakan bahan baku lokal yang berkualitas.

Selain itu, inisiatif ini juga ditujukan untuk memperkuat Koperasi Desa Merah Putih sebagai penggerak utama ekonomi desa dan meningkatkan kemandirian masyarakat desa.

Yandri mengungkapkan, total anggaran yang diusulkan untuk program ini mencapai US$800 juta atau sekitar Rp13 triliun selama lima tahun, dengan rata-rata alokasi Rp550 juta per desa.

“Fokus kami adalah meningkatkan status Desa Maju menjadi Desa Mandiri sesuai potensi dan kebutuhan masing-masing desa,” tegasnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Irjen Teguh, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Tabrani, Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Samsul Widodo, Kepala BPSDM Agustomi Masik, Kepala BPI Mulyadin Malik, Sekretaris Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Rachmatia, serta Kepala Biro Perencanaan Cece Yusuf.

Penulis : lazir

Editor : ameri

Berita Terkait

Komisi VI DPR RI dan BULOG Bersinergi Kawal Bantuan Pangan di Jakarta
KSPI Usulkan Upah Minimum 2027 Naik 7,5-9,5 Persen, Ini Hitungannya
DPD RI Minta TKD dalam RAPBN 2027 Naik Jadi Rp760 Triliun, Ini Alasannya
Libur Nasional 2027 Ada 18 Hari, Ini Daftar Lengkap Tanggalnya
Pemerintah Berencana Rekrut 80 Ribu Polhut, DPR Ingatkan Soal Anggaran dan Teknologi
Ateng Sutisna Ungkap 5 Agenda HPDKI 2026-2031, dari Pakan hingga Pasar Ekspor
Indonesia-Filipina Percepat MoU Tata Kelola Migrasi Tenaga Kerja
Bencana NTT, BULOG Salurkan 1,84 Juta Kg Beras dan Siapkan Stok 93,7 Juta Kg

Berita Terkait

Kamis, 17 September 2026 - 21:16 WIB

Komisi VI DPR RI dan BULOG Bersinergi Kawal Bantuan Pangan di Jakarta

Kamis, 17 September 2026 - 10:09 WIB

KSPI Usulkan Upah Minimum 2027 Naik 7,5-9,5 Persen, Ini Hitungannya

Kamis, 17 September 2026 - 07:38 WIB

Libur Nasional 2027 Ada 18 Hari, Ini Daftar Lengkap Tanggalnya

Rabu, 16 September 2026 - 10:07 WIB

Pemerintah Berencana Rekrut 80 Ribu Polhut, DPR Ingatkan Soal Anggaran dan Teknologi

Selasa, 15 September 2026 - 17:29 WIB

Ateng Sutisna Ungkap 5 Agenda HPDKI 2026-2031, dari Pakan hingga Pasar Ekspor

Berita Terbaru