JAKARTA – Jakarta – Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai kondisi politik Indonesia saat ini mencerminkan semakin habisnya toleransi masyarakat terhadap buruknya kinerja elit politik.
Menurutnya, pemerintah tidak memiliki pilihan lain selain memenuhi tuntutan publik untuk meredam gejolak sosial yang meluas.
“Situasi saat ini bentuk habisnya toleransi warga negara pada buruknya kinerja elit politik, sehingga tidak ada cara lain untuk meredam kecuali memenuhi tuntutan publik,” ujar Dedi, Selasa (2/9/2025).
Dedi menekankan bahwa langkah awal yang bisa dilakukan adalah mereformasi kepolisian. Ia menilai perombakan elit Polri, termasuk mengganti Kapolri, dapat sedikit meredakan kemarahan publik.
“Pertama, perlu adanya reformasi Polri. Langkah kecil yang bisa segera diambil adalah dengan perombakan elit Polri. Kapolri segera diganti, ini akan sedikit meredakan kemarahan karena dianggap pemerintah memberikan respon,” jelasnya.
Lebih jauh, ia mengusulkan agar pemerintah mengevaluasi kewenangan kepolisian. “Sebaiknya Polri dikembalikan ke Kementerian Dalam Negeri agar kontrol terhadap kekuasaan polisi bisa lebih dikendalikan,” tambahnya.
Selain reformasi kepolisian, Dedi menilai Presiden perlu melakukan konsolidasi dengan partai politik, khususnya di lingkaran koalisi pemerintah.
“Presiden perlu segera lakukan konsolidasi parpol, utamanya di kelompok koalisi, untuk menarik kader-kader di parlemen yang terbukti menyulut kemarahan warga. Mereka perlu diganti dengan tokoh yang memiliki reputasi komunikasi lebih baik, cakap berempati,” ungkapnya.
Terkait aksi penjarahan yang muncul dalam unjuk rasa, Dedi menegaskan bahwa hal itu memang merupakan tindak kriminal. Namun, menurutnya, peristiwa tersebut tidak sepenuhnya murni kejahatan, melainkan efek samping dari gerakan sosial yang meluas.
“Penjarahan yang dilakukan memang pelanggaran, itu tindakan kriminal yang tidak dibenarkan. Tetapi itu bukan tindakan murni kriminal, itu efek samping gerakan sosial yang sedang menggejala. Polri tidak bisa menggunakan respon represif, karena tindakan represif dengan dalih penjarahan justru akan semakin menyulut balasan warga negara,” kata Dedi.
Dedi juga menyarankan Presiden mengambil langkah politik lebih tegas dengan merombak kabinet, terutama pada menteri yang terkait penanganan demonstrasi.
“Presiden bisa juga perlu mengambil sikap berpihak pada warga negara dengan lakukan pergantian anggota kabinet yang terkait dengan penanganan demonstrasi,” tutupnya.
Penulis : lazir
Editor : ameri
