JAKARTA – Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai peta politik nasional mengalami pergeseran signifikan pasca penghapusan tuntutan hukum terhadap Tom Lembong dan pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto.
Perubahan itu, menurutnya, terutama menyasar dinamika elit politik di kabinet, hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka, serta kepentingan politik mantan Presiden Joko Widodo.
“Perubahan ini bisa berdampak pada peluang perubahan sistem kekuasaan di kabinet, termasuk pengurangan kewenangan menteri-menteri yang berasal dari loyalis Jokowi,” ujar Dedi di Jakarta, Senin (11/8/2025).
Pertama, PDIP dinilai membayar mahal untuk mendapatkan amnesti bagi Hasto Kristiyanto.
“Risikonya, PDIP dan Megawati akan tunduk pada instrumen politik yang ditawarkan Prabowo, termasuk mendukung seluruh kebijakan pemerintah, meskipun tidak harus masuk dalam kabinet,” katanya.
Namun, Dedi menambahkan, ada alternatif lain bagi PDIP. “Misalnya PDIP merekomendasikan tokoh profesional untuk masuk kabinet tanpa embel-embel identitas partai,” ujarnya.
Kedua, Dedi menilai pengaruh Jokowi di pemerintahan mulai dikurangi, termasuk kewenangan menteri yang berasal dari kubu Gibran.
“Ini sudah terjadi. Contohnya, Budi Arie menjabat Menteri Koperasi, tetapi program Koperasi Merah Putih justru dipercayakan kepada Zulkifli Hasan dan Mendes. Ini bukti Prabowo tidak mudah didikte. Di satu sisi ia tetap menyenangkan Jokowi, tapi di sisi lain tidak memberikan sepenuhnya kewenangan pada loyalis Jokowi,” jelas Dedi.
Situasi ini, lanjutnya, membuka peluang Prabowo untuk mengendalikan kekuasaan secara penuh.
“Meskipun ada Jokowi yang membayangi, dipastikan Jokowi hanya mendapat ruang kosong. Ini sudah mulai terlihat, misalnya hubungan Gibran yang tidak lagi hangat dengan anggota kabinet. Terbaru, Gibran bahkan terkesan dingin dengan Bahlil,” pungkas Dedi.
Penulis : lazir
Editor : ameri
