JAKARTA – Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan serius menyusul keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang memberlakukan tarif impor tambahan sebesar 32% pada produk-produk asal Indonesia.
Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran mendalam terhadap stabilitas ekonomi nasional dan masa depan jutaan pekerja di sektor industri padat karya.
Pada 2 April 2025, Presiden Trump mengumumkan tarif dasar 10% untuk semua negara, dengan tarif tambahan yang bervariasi berdasarkan penilaian terhadap praktik perdagangan masing-masing negara. Indonesia dikenakan tarif tambahan sebesar 32%, sementara negara lain seperti Vietnam menghadapi tarif 46% dan China 34%.
Kebijakan ini secara langsung mempengaruhi komoditas ekspor unggulan Indonesia, termasuk alas kaki, tekstil dan garmen, minyak nabati, serta peralatan listrik.
Pada tahun 2023, nilai ekspor Indonesia ke AS mencapai USD 31 miliar atau sekitar Rp500 triliun, menjadikannya mitra dagang terbesar kedua setelah China.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri, menekankan pentingnya respons cepat dan tepat dari pemerintah.
“Ini bukan sekadar urusan dagang, tapi pukulan langsung ke industri padat karya dan jutaan pekerja. Pemerintah tak bisa hanya berdiri di pinggir lapangan. Harus turun tangan penuh,” ujarnya di Jakarta, Kamis (3/4/2025).
Hanif memperingatkan bahwa tanpa antisipasi yang tepat, dampak dari kebijakan ini bisa meluas, termasuk penurunan ekspor, peningkatan PHK, kenaikan inflasi, dan tekanan pada daya beli masyarakat.
Nilai tukar rupiah saat ini telah menyentuh Rp16.675 per dolar AS, meskipun Bank Indonesia telah menggelontorkan lebih dari USD 4,5 miliar cadangan devisa untuk intervensi pasar.
“Strategi moneter penting, tapi tak cukup. Tanpa penguatan sektor riil dan fiskal, ekonomi kita bisa limbung,” tegas Hanif, yang juga Wakil Ketua Umum DPP PKB.
Untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS, Hanif mendorong diversifikasi pasar ekspor ke kawasan BRIICS dan Afrika.
Selain itu, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta industri berbahan baku lokal dianggap krusial agar lebih tangguh menghadapi guncangan eksternal.
“Tarif AS harus kita jawab dengan keberanian industrialisasi. Produk lokal tak boleh hanya bertahan—harus maju dan menembus pasar baru,” katanya.
Hanif juga menyoroti pentingnya investasi pada sumber daya manusia, termasuk pekerja migran yang tahun lalu menyumbang devisa sebesar USD 14 miliar.
“Mereka bukan beban, tapi kekuatan. Kalau dikelola serius, lima hingga sepuluh tahun ke depan mereka bisa jadi pilar ekonomi nasional,” ujar mantan Menteri Ketenagakerjaan RI ini. ***
Penulis : lazir
Editor : ameri
