RENTAK.ID – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bersama dengan 174 negara maritim dunia lainnya menghadiri sidang International Maritime Organization (IMO) Sub Committee on Ship System and Equipment (SSE) ke-10 pada tanggal 4 hingga 8 Maret 2024, di IMO Headquarter, London Inggris.
Indonesia, sebagai anggota Dewan IMO Kategori C, berkomitmen untuk menunjukkan peran aktifnya sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang memberikan masukan dan kontribusi konsisten di setiap pelaksanaan sidang IMO untuk memperjuangkan kepentingan nasional di sektor transportasi laut dunia.
Sidang Sub Committee SSE ke-10 ini dipimpin oleh U. Senturk dari Turki selaku Vice Chairman dengan C. Aliperta dari Palau dan dihadiri oleh perwakilan dari 175 negara anggota IMO, Associate Member IMO, Observer dari Intergovernmental dan Non-Governmental yang membahas isu Sistem dan Perlengkapan Keselamatan Kapal.
Arsenio Dominguez selaku Sekretaris Jenderal IMO membuka sidang tersebut.
Atase Perhubungan KBRI London yang juga Wakil Tetap Pengganti Indonesia untuk IMO, Barkah Bayu Mirajaya, mengatakan bahwa sidang SSE ke-10 ini menarik karena beberapa pembahasan isu sistem dan perlengkapan keselamatan kapal yang perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Indonesia, seperti isu keselamatan pengangkutan muatan/cargo baterai lithium.
Selain itu, dibahas juga persyaratan baru untuk peningkatan keselamatan bagi Life Boat dan Rescue Boat, peningkatan sistem perlindungan terhadap kebakaran, prosedur pemeriksaan dan pengujian terhadap alat-alat keselamatan serta teknologi untuk mengurangi risiko kapal yang mengangkut kendaraan dengan energi baru seperti baterai.
Barkah menjelaskan bahwa pembahasan teknis dengan isu tersebut menjadi perhatian pemerintah Indonesia karena Indonesia sangat mendukung upaya peningkatan dan optimalisasi sistem serta perlengkapan keselamatan kapal agar kapal yang berlayar di perairan manapun dapat mengimplementasikan standar keselamatan yang sama.
Namun demikian, Pemerintah Indonesia juga harus memastikan bahwa sistem dan perlengkapan keselamatan kapal tersebut yang nantinya akan ditetapkan sebagai standar oleh IMO tersebut tidak akan memberatkan bagi para pengusaha pelayaran, khususnya terhadap pengoperasian kapal-kapal berbendera Indonesia.
Sebagai anggota IMO, peran Indonesia adalah memastikan bahwa hasil dari sidang Sub Committee ini selaras dan berpihak terhadap kepentingan nasional dengan memberikan masukan-masukan yang positif, efektif, dan efisien sehingga saaat diimplementasikan nantinya tidak akan memberatkan para pengusaha pelayaran juga operator kapal, khususnya kapal berbendera Indonesia.
Sidang IMO Sub Committee SSE ke-10 bertujuan menangani masalah teknis dan operasional yang berkaitan dengan sistem dan peralatan pada semua jenis kapal seperti Ship, Vessel, Craft dan Mobile Units yang tertuang dalam instrumen IMO diantaranya perlengkapan keselamatan kapal, sistem deteksi kebakaran dan alat pemadam kebakaran.
Para perwakilan dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut, Direktorat Transportasi Sungai, Dan Penyeberangan Ditjen Perhubungan Darat, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Biro LPPBMN Kementerian Perhubungan, Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP), Atase Perhubungan RI di London, PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), dan PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) hadir sebagai delegasi Indonesia dalam sidang.
Delegasi Indonesia memberikan masukan-masukan positif, efektif, dan efisien untuk memastikan bahwa hasil dari sidang Sub Committee ini selaras dan berpihak terhadap kepentingan nasional Indonesia. ***
