RENTAK.ID – Pengamat Pertanian/ Ph.D student Tokyo University of Agriculture (NODAI) Jepang, Prima Gandhi menanggapi terhadap Pers Rilis Kementan terkait Debat Cawapres pada Minggu (21/1/2024) kemarin.
Prima Gandhi menegaskan, Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia pada 12 Juni 2019. Dalam Perpres Satu Data Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) diberi amanah untuk menjadi Pembina Data.
Ditegaskan dalam Perpres ini, kata Prima Ghandi, untuk data statistik tingkat pusat, Pembina Data Statistik tingkat pusat yaitu badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik. Sebagai pembina data, Badan Pusat Statistik mempunyai peran besar dalam memberikan masukan untuk dapat menyatukan data-data yang ada. Data yang disediakan antara lain data pangan, energi, infrastruktur, maritim, kesehatan, pendidikan, ekonomi, industri, pariwisata, dan reformasi birokrasi.
“Jadi karena forum debat capres cawapres resmi dan diakui negara harusnya para pihak menggunakan rujukan data dari BPS. Sehingga tidak perlu ada klarifikasi seperti ini,” katanya Wakil Ketua Umum Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang/ Dosen Sekolah Vokasi IPB University), saat dihubungi, Rabu (24/1/2024).
Ia menyebut, hal-hal yang menjadi pembicaraan para cawapres semalam adalah membahas dan mengevalusi sektor pertanian sebelum tahun 2024. Lebih elok Menteri pertanian periode sebelumnya yang mengklarifikasi kritik Prof Mahfud.
Prima Gandhi menjelaskan, dalam pers rilis Mentan Amran menjelaskan bahwa tema besar pembangunan pertanian Indonesia tahun 2024 adalah transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern, dengan maksud agar seluruh proses aktivitas pertanian menggunakan alat mesin pertanian modern. Untuk tema besar pembangunan pertanian Indonesia tahun 2024 kita harus dukung dengan catatan tidak ada moral hazard dalam pelaksanaanya.
“Terkait Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 117,76. Itu merupakan NTP pada Desember 2023 Kenaikan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 1,29 persen, lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayar (Ib) petani yang mengalami kenaikan sebesar 0,4 persen,” sebutnya.
Data menunjukkan bahwa Sejak 2019, tren alokasi subsidi pupuk Indonesia menurun dari Rp34,1 triliun menjadi Rp31,1 triliun pada 2020, dan terus menurun hingga Rp25,3 triliun pada 2023. Juga dari jumlah volume yang diberikan rata-rata sekitar 9 juta ton hingga hanya mampu 6,1 juta ton pada tahun 2023. Terkini kemampuan subsidi pemerintah hanya 4,7 juta ton (2024).
“Menurut saya penambahan anggaran alokasi pupuk sebesar 14 Triliun (4,7 juta Ton) menunjukan inkonsistensi Kebijakan pupuk subsidi yang dilakukan pemerintah. Tahun 2023 lalu pemerintah mempraktikkan kebijakan pembatasan subsidi pupuk yang diatur dalam Permentan No 10 Tahun 2022. Kebijakan yang konsisten saja belum tentu berhasil mencapai tujuannya secara permanen apalagi yang inkonsisten,” tegasnya.
Kebijakan pembatasan subsidi pupuk tahun lalu terbukti menurunkan produktivitas sektor pertanian. Secara teoritis penurunan subsidi input pertanian akan berbanding lurus dengan produktivitas pertanian. Khususnya pada budidaya padi, jika produktivitas padi menurun akibat kurangnya pupuk dan tidak maksimalnya pengolahan sawah maka dapat menciptakan kondisi defisit beras. Data BPS tentang besaran impor beras tahun 2023 sebanyak 3.06 juta ton yang menjadi rekor tertinggi dalam lima tahun terakhir dapat menjadi salah satu bukti dari teori di atas.
“Terkait dengan tahun subsidi pada tahun politik, saya harapkan petani penerima pupuk subsidi memang petani yang disasar, tidak ada penyimpangan penerima. Karena dalam bernegara subsidi merupakan salah satu alat pemerataan kesejahteraan yang digunakan pemerintah membantu masyarakat atau rumah tangga miskin. Bukan alat kampanye politik.,” bebernya.
“Penurunan jumlah petani yang diungkap Prof. Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar juga dinilai tidak tepat.
Data Sensus Pertanian 2023 yang menunjukan bahwa dalam 10 tahun terakhir jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) mampu meningkat 8,74%,” jelasnya.
Meskipun ada kondisi jumlah Usaha Pertanian Perorangan (UTP) menurun sebesar 7,45%, hal itu lebih dikarenakan usaha pertanian makin efisien karena meningkatnya penggunaan alat dan mesin pertanian yang menekan jumlah tenaga kerja. Justru hal ini menunjukkan keberhasilan transformasi pertanian tradisional menjadi pertanian modern. Penggunaan mekanisasi berhasil membuat efisiensi waktu pengolahan lahan hingga 97,4%.
“Sebagai contoh, dulu bertanam butuh 20 orang untuk 1 hektar, kini cukup satu orang selama 5 jam. Begitu pula panen dengan combine harvester cukup 2 orang per hektar selama 4 jam. Ini sangat efisien!” Tegas Amran.
“Menanggapi pernyataan diatas saya mendukung efisiensi budidaya usahatani dan peningkatan jumlah petani milenial yang dilakukan Kementerian Pertanian,” kata Prima Ghandi.
Namun perlu di beri catatan bahwa Luas lahan pertanian untuk bercocok tanam di Indonesia makin sempit dari tahun ketahun. Hal ini terkonfirmasi oleh sensus pertanian 2023. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan petani gurem dalam 10 tahun terakhir dari 14,25 juta pada 2013 menjadi 16,89 juta di 2023. Petani gurem adalah petani beserta keluarganya yang melakukan usaha pertanian dengan penguasaan lahan pertanian kurang dari 0, 5 hektare.
“Hemat saya dalam jangka pendek pemerintah memasifkan kebijakan pertanian yang sifatnya intensifikasi terutama untuk tanaman pangan. Melalui intensifikasi pertanian, petani dapat meningkatkan produktivitas lahan sempitnya. Dengan peningkatan produktivitas diharapkan pendapatan petani meningkat dan ketahanan pangan keluarganya terjaga sehingga petani tidak alih profesi,” katanya.
Untuk jangka panjang pemerintah harus mengeluarkan paket kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga petani, pendidikan keluarga, akses terhadap sumber daya (input pertanian) dan aksesibiltas pasar. Tujuannya agar petani semangat berproduksi. Semoga paket kebijakan produksi menggunakan alat pertanian modern yang dicanangkan Menteri Amran dapat berhasil.
