Gelora Desak Perusahaan Pembabat Hutan Bayar Pemulihan Ekologi Sumatera

- Penulis

Kamis, 4 Desember 2025 - 08:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rully Syumanda, Ketua Bidang Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup DPP Partai Gelora (dok. rentak.id)

Rully Syumanda, Ketua Bidang Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup DPP Partai Gelora (dok. rentak.id)

AKARTA — Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mendesak perusahaan-perusahaan besar yang diduga merusak dan merambah hutan di Sumatera untuk membayar penuh biaya pemulihan ekologi. Gelora menilai kerusakan tersebut menjadi pemicu utama banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Tuntutan kita jelas: perusahaan-perusahaan besar wajib membayar pemulihan ekologi, bukan sekadar CSR ceremony,” tegas Ketua Bidang Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup DPP Partai Gelora, Rully Syumanda, Kamis  (4/12/2025).

Partai Gelora juga menuntut dilakukannya audit menyeluruh atas kehancuran hutan di Pulau Sumatera, termasuk keterkaitan rantai pasok industri besar yang memanfaatkan kawasan tersebut. Hasil audit diminta dibuka secara transparan kepada publik agar akuntabilitasnya terjamin. Selain itu, Gelora menilai moratorium izin baru pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan harus segera diberlakukan hingga kawasan yang tersisa benar-benar dipetakan, diamankan, dan warga terdampak memperoleh reparasi sosial.

Rully menegaskan bahwa reparasi sosial ini merupakan kewajiban, bukan bantuan. Menurutnya, bencana banjir dan longsor yang terjadi bukanlah musibah alam semata. “Ini bukan takdir. Ini akibat perbuatan mereka—para pelaku yang kemarin turut menghadiri konferensi iklim di Brazil,” ujar mantan aktivis Walhi itu.

Ia mengatakan banjir dan longsor besar di Sumatera adalah “invoice” dari puluhan tahun pembabatan hutan oleh industri kayu, pulp and paper raksasa, hingga perusahaan sawit yang menjadikan hutan sebagai modal awal bisnis. Kerusakan itu membuat tanah kehilangan kemampuan menahan air ketika hujan ekstrem datang, menyebabkan sungai meluap, kampung-kampung hanyut, dan masyarakat menanggung kerugian yang tidak pernah mereka minta.

Rully menilai bencana ini lebih disebabkan praktik koruptif dalam pemberian izin pembukaan hutan yang dilakukan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan. “Ini buah dari korupsi yang ditanam pemerintah kepada perusahaan-perusahaan yang mendapat izin pemanfaatan atau konsesi selama ini,” katanya.

Ia berharap bencana besar yang diperkirakan menelan ribuan korban jiwa itu menjadi peringatan keras bagi semua pihak. “Puluhan juta orang di hilir menggantungkan hidupnya pada kelestarian hutan—sesuatu yang tidak pernah benar-benar disadari pemerintah maupun perusahaan,” pungkasnya.

Penulis : guntar

Editor : ameri

Berita Terkait

FWA untuk Mudik 2026: Solusi Nyata atau Sekadar Geser Macet!
Bendungan Jlantah Siap Dongkrak Panen Karanganyar hingga Dua Kali Lipat
Jalan Tengah Sengketa Lahan Jakarta: Nusron Tawarkan Skema HGB di Atas HPL
BULOG Kirim Beras Super Premium ke Arab Saudi, Layanan Haji 2026 Makin Berkualitas
Stok Pangan Aman hingga Lebaran 2026, Cadangan Beras Siap Tembus 4 Juta Ton
AHY di Wisuda ke-182 UNSRI, Gaungkan Optimisme Realistis Hadapi Dunia Tak Pasti
Kunjungi Sumsel, AHY Pastikan Infrastruktur Strategis Tepat Sasaran
Menaker Yassierli: BLK Harus Antar Peserta Sampai Dapat Kerja Nyata

Berita Terkait

Senin, 16 Februari 2026 - 12:35 WIB

FWA untuk Mudik 2026: Solusi Nyata atau Sekadar Geser Macet!

Minggu, 15 Februari 2026 - 09:52 WIB

Bendungan Jlantah Siap Dongkrak Panen Karanganyar hingga Dua Kali Lipat

Sabtu, 14 Februari 2026 - 09:41 WIB

Jalan Tengah Sengketa Lahan Jakarta: Nusron Tawarkan Skema HGB di Atas HPL

Kamis, 12 Februari 2026 - 20:23 WIB

BULOG Kirim Beras Super Premium ke Arab Saudi, Layanan Haji 2026 Makin Berkualitas

Kamis, 12 Februari 2026 - 06:52 WIB

Stok Pangan Aman hingga Lebaran 2026, Cadangan Beras Siap Tembus 4 Juta Ton

Berita Terbaru