JAKARTA – Pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur di Provinsi Bali dengan pendekatan terintegrasi guna memastikan keberlanjutan pariwisata sekaligus memperkuat daya saing Pulau Dewata sebagai etalase pariwisata nasional.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan di Bali tidak bisa lagi dilakukan secara parsial, melainkan harus mencakup berbagai aspek mulai dari perlindungan wilayah hingga peningkatan produktivitas.
“Kementerian PU berkomitmen terus mengawal pelaksanaan infrastruktur secara optimal dengan selalu memastikan kualitas, keberlanjutan, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat Bali, khususnya sebagai dukungan agar Bali tetap menjadi wajah pariwisata nasional,” kata Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Pada tahun anggaran 2026, Kementerian PU mengalokasikan 206 paket pekerjaan infrastruktur di Bali dengan total anggaran mencapai Rp1,27 triliun. Program tersebut mencakup sektor sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, hingga prasarana strategis lainnya.
Penguatan infrastruktur diarahkan pada perlindungan kawasan pesisir, pengendalian banjir, peningkatan konektivitas, pengelolaan lingkungan, serta ketahanan pangan.
Untuk perlindungan pesisir, pemerintah melanjutkan Bali Beach Conservation Project guna mengatasi abrasi pantai. Dari total 215,82 kilometer garis pantai kritis, sekitar 115 kilometer telah tertangani. Sisanya akan diselesaikan bertahap, termasuk di kawasan Pantai Candidasa dan Pantai Kuta–Legian–Seminyak dengan target rampung pada November 2027.
Sementara itu, pada aspek pengendalian banjir, penanganan darurat telah dilakukan di 37 titik melalui pembersihan sampah, perbaikan tanggul, dan pengerukan sedimen. Pemerintah juga tengah menyusun masterplan pengendalian banjir Kota Denpasar pada 2026, disertai pembangunan dan rehabilitasi prasarana pengendali banjir di Kota Denpasar, Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Buleleng dengan target selesai Oktober 2026.
Di sektor konektivitas, proyek Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi sepanjang 96,84 kilometer terus disiapkan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Proyek ini ditargetkan mulai proses pengadaan badan usaha pada 2027 dan beroperasi pada 2031 untuk memangkas waktu tempuh serta meningkatkan efisiensi logistik.
Selain itu, penguatan sektor lingkungan juga dilakukan melalui peningkatan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, serta dukungan terhadap ketahanan pangan melalui percepatan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi.
Gubernur Bali Wayan Koster dalam kesempatan yang sama mengusulkan penguatan jaringan jalan di sejumlah titik strategis untuk mendukung konektivitas kawasan wisata dan pusat ekonomi.
“Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Bali sangat besar, namun kapasitas infrastruktur dan transportasi publik saat ini masih belum memadai. Kami berharap dukungan pemerintah untuk mengatasi permasalahan infrastruktur, terutama terkait lingkungan dan kemacetan, agar ekosistem investasi semakin baik dan daya saing pariwisata Bali tidak tertinggal dari negara lain,” ujarnya.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus turut menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah dalam mempercepat realisasi program infrastruktur tersebut.
“Kami harap Kementerian PU dapat mengakomodir usulan dari Pemprov Bali secara bertahap mulai dari tahun ini karena dukungan infrastruktur yang memadai sangat penting untuk keberlangsungan sektor pariwisata di Bali sebagai wajah pariwisata nasional,” kata Lasarus.
Penulis : lazir
Editor : ameri
