Fenomena Politisi Indonesia yang Gemar Drakor dan Dampaknya pada Industri Drama Lokal

- Penulis

Kamis, 16 November 2023 - 09:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RENTAK.ID – Kegemaran politisi Indonesia terhadap drakor dan dampak negatif yang ditimbulkannya pada industri drama lokal. Berbagai alasan mengapa politisi menyukai drakor akan diungkap, serta bagaimana hal ini mempengaruhi apresiasi terhadap karya seni lokal.

Presiden Jokowi sempat membuat pernyataan yang menarik perhatian publik, ketika ia menyebut adanya drakor dalam politik Indonesia. Walaupun pada awalnya dapat dianggap sebagai sebuah pernyataan yang bersifat humoris, beliau sebenarnya ingin menggambarkan bagaimana politik Indonesia kerap kali diwarnai oleh intrik dan konflik yang sering kali tidak jauh berbeda dengan jalan cerita dalam drakor.

Pernyataan tersebut menggambarkan sikap kritis Presiden Jokowi terhadap realitas politik di Indonesia. Beliau ingin mengajak masyarakat untuk melihat bagaimana adu domba, kisruh, dan intrik politik dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang seharusnya menjadi prioritas. Analogi drakor sebagai gambaran politik di Indonesia ini memperlihatkan betapa politik dapat dipenuhi drama yang menghabiskan energi dan waktu.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa drakor atau drama Korea begitu populer di Indonesia. Tidak hanya masyarakat umum, namun juga politisi Indonesia pun gemar menonton drakor.

Lalu, apa alasan di balik fenomena ini? Beberapa faktor yang mungkin melatarbelakangi antusiasme para politisi ini adalah adanya kecenderungan menyukai drama yang menggambarkan kehidupan mewah, penuh intrik politik, atau bahkan yang mengangkat isu sosial kontemporer.

Meskipun demikian, kesukaan politisi terhadap drakor ini tidak sepenuhnya positif. Salah satu dampak negatif yang mulai terlihat adalah bagaimana drakor telah merusak cerita drama asli Indonesia. Industri drama lokal semakin tergilas popularitas drakor yang menampilkan produksi berkualitas tinggi, aktor dan aktris penuh pesona, serta cerita yang menarik dan adiktif.

Sebagai pemegang kekuasaan, politisi seharusnya menjadi contoh dan penyokong industri kreatif dalam negeri. Namun sayangnya, ketertarikan mereka terhadap drakor justru menghambat perkembangan drama asli Indonesia.

Sebagai solusi, kita dapat mulai mendorong industri kreatif Indonesia untuk menciptakan tontonan dengan kualitas yang mampu bersaing dengan drakor. Selain itu, menghadirkan politisi yang lebih memperhatikan pertumbuhan industri drama lokal juga merupakan langkah yang perlu dipertimbangkan.

Akhirnya, kesadaran akan pentingnya menghargai dan menjunjung tinggi karya asli Indonesia yang perlu dikedepankan. Dukungan dari politisi sebagai pengambil kebijakan dan masyarakat umum akan menjadi kunci keberhasilan industri drama lokal. Mari mulai membuka mata kita untuk melihat potensi yang dimiliki industri drama dalam negeri, dan menghargai serta mendukung penciptaan tontonan berkualitas dari tanah sendiri. (***)

Berita Terkait

Deddy Sitorus Bicara Putusan MK soal Gibran, Singgung Hak Angket DPR
Ansufri Sambo Pimpin Partai Ummat, Kepengurusan Baru Siapkan Mesin Politik Menuju Pemilu 2029
IPW Soroti Sidak Lapas Cibinong, Ombudsman Dinilai Melampaui Kewenangan
GKSR Usulkan Ambang Batas Parlemen 1 Persen, Nilai PT 5 Persen Bertentangan dengan Putusan MK
Prabowo Lantik Suahasil Nazar sebagai Menteri Keuangan, Gantikan Purbaya Yudhi Sadewa
HUT ke-25 Demokrat, AHY Tegaskan Dukungan untuk Pemerintahan Prabowo
Ruslani Dapat Nomor Urut 3 di Pilkades Sukadanau, Usung Perubahan Total
AHY Dukung Prabowo Tutup Kebocoran Negara, Kekayaan yang Diselamatkan Harus Kembali ke Rakyat

Berita Terkait

Rabu, 7 Oktober 2026 - 13:10 WIB

Deddy Sitorus Bicara Putusan MK soal Gibran, Singgung Hak Angket DPR

Minggu, 27 September 2026 - 10:34 WIB

Ansufri Sambo Pimpin Partai Ummat, Kepengurusan Baru Siapkan Mesin Politik Menuju Pemilu 2029

Jumat, 25 September 2026 - 19:23 WIB

IPW Soroti Sidak Lapas Cibinong, Ombudsman Dinilai Melampaui Kewenangan

Jumat, 18 September 2026 - 14:39 WIB

GKSR Usulkan Ambang Batas Parlemen 1 Persen, Nilai PT 5 Persen Bertentangan dengan Putusan MK

Selasa, 15 September 2026 - 05:56 WIB

Prabowo Lantik Suahasil Nazar sebagai Menteri Keuangan, Gantikan Purbaya Yudhi Sadewa

Berita Terbaru